Kominfo: RUU PDP Akan Jadi Kerangka Regulasi soal Perlindungan Data Pribadi

Kompas.com - 10/08/2020, 16:34 WIB
Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan KOMPAS.com/ConneyStephanieDirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) bakal jadi kerangka regulasi tentang perlindungan data pribadi yang selama ini pengaturannya masih terpisah-pisah.

Menurut Semuel, saat ini pengaturan tentang perlindungan data pribadi tercecer setidaknya di 32 undang-undang dan bersifat sektoral.

"RUU ini akan menjadi kerangka regulasi. Kan tadi ada 32 regulasi yang tercecer dimana-mana, kita ingin menyatukan dan mempunyai satu persepsi yang sama apa itu data pribadi dan bagaimana perlindungannya," kata Semuel dalam diskusi daring Siberkasi, Senin (10/8/2020).

Ia menjelaskan, RUU PDP mengakui hak pemilik data pribadi sebagai hak asasi.

Baca juga: DPR: RUU PDP Sangat Urgen, 100 Juta Lebih Data Bocor pada 2020

Semuel mengatakan, RUU PDP juga mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik data dan pengendali data.

"Karena kalau terlalu berat, tidak seimbang, inovasi yang bisa dilakukan itu justru terhambat. Kami memastikan data pribadi ini terlindungi dengan baik," imbuh Semuel.

Semuel pun menyebut, RUU PDP yang dibahas pemerintah bersama DPR bakal dibuat setara dengan UU tentang perlindungan data pribadi negara-negara lain.

Menurutnya, sudah ada sekitar 130 negara di dunia yang memiliki UU tentang perlindungan data pribadi.

"RUU ini juga menciptakan kesetaraan. Jadi kita juga menyamakan, karena saat ini sudah ada 130 negara yang memunyai UU yang sama. Jadi tidak mungkin kita punya UU yang jauh tentang perlindungan data pribadi dengan negara-negara lain," ujarnya.

Baca juga: Kritik RUU PDP, Imparsial: Ada Potensi Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Negara

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengatakan RUU PDP sangat mendesak untuk segera diselesaikan.

Beberapa alasan urgensi RUU PDP, yaitu laporan soal tingginya angka kebocoran data.

Menurut Meutya, sebuah media di Indonesia merangkum peristiwa kebocoran data selama 2020 di Tanah Air.

"Dan hasilnya ada 100 juta data pribadi yang diduga bocor dan diperjuarbelikan oleh berbagai platform digital," katanya.

Berikutnya, yaitu perkembangan teknologi yang begitu cepat, seperti financial technology (fintech) dan pengembangan smart city di berbagai daerah.

Baca juga: Anggota Komisi I: RUU PDP Ditargetkan Rampung Oktober 2020

Menurut Meutya, hal ini akan mendorong pengumpulan data pribadi dalam skala besar.

"Sebelum ini marak dilakukan, kita perlu sekali UU PDP," ujar Meutya.

Ia pun mengatakan Indonesia tidak lagi hanya sekedar bersandar pada peraturan menteri atau peraturan pemerintah dan UU lainnya yang bersifat sektoral.

Dasar hukum perlindungan data pribadi yang saat ini berlaku yaitu Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada permen atau peraturan-peraturan lainnya, tapi juga memerlukan UU PDP," kata Meutya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Gelar Rapimnas Besok hingga Sabtu, Airlangga Akan Sampaikan Pernyataan Politik

Golkar Gelar Rapimnas Besok hingga Sabtu, Airlangga Akan Sampaikan Pernyataan Politik

Nasional
PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Jhoni Allen terhadap AHY dkk 17 Maret 2021

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Jhoni Allen terhadap AHY dkk 17 Maret 2021

Nasional
Tekan Penyebaran Covid-19, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Mobilitas Masyarakat

Tekan Penyebaran Covid-19, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Mobilitas Masyarakat

Nasional
Wapres Ingatkan Pandemi Covid-19 Jadi Pelajaran Penting untuk Penataan Birokrasi

Wapres Ingatkan Pandemi Covid-19 Jadi Pelajaran Penting untuk Penataan Birokrasi

Nasional
Wapres Ingin Akuisisi Talenta Terbaik Bangsa Melalui Rekrutmen Calon ASN

Wapres Ingin Akuisisi Talenta Terbaik Bangsa Melalui Rekrutmen Calon ASN

Nasional
Merasa Ditipu Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya, Djoko Tjandra Berharap Dituntut Bebas

Merasa Ditipu Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya, Djoko Tjandra Berharap Dituntut Bebas

Nasional
TNI: Pelaku Akui Mobil Pribadinya Pakai Pelat Dinas Palsu

TNI: Pelaku Akui Mobil Pribadinya Pakai Pelat Dinas Palsu

Nasional
3 Personel Polda Metro Jaya Jadi Terlapor Dugaan Unlawful Killing Laskar FPI

3 Personel Polda Metro Jaya Jadi Terlapor Dugaan Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Menpan RB: Pemerintah Susun Jadwal Penerimaan ASN dan Guru PPPK 2021

Menpan RB: Pemerintah Susun Jadwal Penerimaan ASN dan Guru PPPK 2021

Nasional
Sebut Nama Moeldoko hingga Marzuki Alie, Andi Arief Ungkap Adanya Dugaan Kudeta Terhadap Demokrat di Sumatera Utara

Sebut Nama Moeldoko hingga Marzuki Alie, Andi Arief Ungkap Adanya Dugaan Kudeta Terhadap Demokrat di Sumatera Utara

Nasional
Pelaku Video Pamer Mobil Berpelat Dinas TNI Palsu Ditangkap di Bandung

Pelaku Video Pamer Mobil Berpelat Dinas TNI Palsu Ditangkap di Bandung

Nasional
Polri Gugurkan Status Tersangka 6 Anggota Laskar FPI yang Tewas

Polri Gugurkan Status Tersangka 6 Anggota Laskar FPI yang Tewas

Nasional
POM TNI Amankan Wanita Pemilik Mobil Berpelat Dinas yang Viral di Medsos

POM TNI Amankan Wanita Pemilik Mobil Berpelat Dinas yang Viral di Medsos

Nasional
Resmikan Bendungan Sindang Heula, Jokowi Harap Bisa Dimanfaatkan untuk Irigasi hingga Wisata

Resmikan Bendungan Sindang Heula, Jokowi Harap Bisa Dimanfaatkan untuk Irigasi hingga Wisata

Nasional
Diberitakan Diancam Edhy Prabowo dan Stafsusnya, Ini Klarifikasi Eks Dirjen Perikanan

Diberitakan Diancam Edhy Prabowo dan Stafsusnya, Ini Klarifikasi Eks Dirjen Perikanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X