Kompas.com - 10/08/2020, 16:34 WIB
Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan KOMPAS.com/ConneyStephanieDirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) bakal jadi kerangka regulasi tentang perlindungan data pribadi yang selama ini pengaturannya masih terpisah-pisah.

Menurut Semuel, saat ini pengaturan tentang perlindungan data pribadi tercecer setidaknya di 32 undang-undang dan bersifat sektoral.

"RUU ini akan menjadi kerangka regulasi. Kan tadi ada 32 regulasi yang tercecer dimana-mana, kita ingin menyatukan dan mempunyai satu persepsi yang sama apa itu data pribadi dan bagaimana perlindungannya," kata Semuel dalam diskusi daring Siberkasi, Senin (10/8/2020).

Ia menjelaskan, RUU PDP mengakui hak pemilik data pribadi sebagai hak asasi.

Baca juga: DPR: RUU PDP Sangat Urgen, 100 Juta Lebih Data Bocor pada 2020

Semuel mengatakan, RUU PDP juga mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik data dan pengendali data.

"Karena kalau terlalu berat, tidak seimbang, inovasi yang bisa dilakukan itu justru terhambat. Kami memastikan data pribadi ini terlindungi dengan baik," imbuh Semuel.

Semuel pun menyebut, RUU PDP yang dibahas pemerintah bersama DPR bakal dibuat setara dengan UU tentang perlindungan data pribadi negara-negara lain.

Menurutnya, sudah ada sekitar 130 negara di dunia yang memiliki UU tentang perlindungan data pribadi.

"RUU ini juga menciptakan kesetaraan. Jadi kita juga menyamakan, karena saat ini sudah ada 130 negara yang memunyai UU yang sama. Jadi tidak mungkin kita punya UU yang jauh tentang perlindungan data pribadi dengan negara-negara lain," ujarnya.

Baca juga: Kritik RUU PDP, Imparsial: Ada Potensi Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Negara

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengatakan RUU PDP sangat mendesak untuk segera diselesaikan.

Beberapa alasan urgensi RUU PDP, yaitu laporan soal tingginya angka kebocoran data.

Menurut Meutya, sebuah media di Indonesia merangkum peristiwa kebocoran data selama 2020 di Tanah Air.

"Dan hasilnya ada 100 juta data pribadi yang diduga bocor dan diperjuarbelikan oleh berbagai platform digital," katanya.

Berikutnya, yaitu perkembangan teknologi yang begitu cepat, seperti financial technology (fintech) dan pengembangan smart city di berbagai daerah.

Baca juga: Anggota Komisi I: RUU PDP Ditargetkan Rampung Oktober 2020

Menurut Meutya, hal ini akan mendorong pengumpulan data pribadi dalam skala besar.

"Sebelum ini marak dilakukan, kita perlu sekali UU PDP," ujar Meutya.

Ia pun mengatakan Indonesia tidak lagi hanya sekedar bersandar pada peraturan menteri atau peraturan pemerintah dan UU lainnya yang bersifat sektoral.

Dasar hukum perlindungan data pribadi yang saat ini berlaku yaitu Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada permen atau peraturan-peraturan lainnya, tapi juga memerlukan UU PDP," kata Meutya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

Nasional
Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

Nasional
Epidemiolog Soal Aturan Lepas Masker: Timing Belum Tepat

Epidemiolog Soal Aturan Lepas Masker: Timing Belum Tepat

Nasional
Lin Che Wei Diduga Berperan seperti Makelar dalam Kasus Izin Ekspor CPO

Lin Che Wei Diduga Berperan seperti Makelar dalam Kasus Izin Ekspor CPO

Nasional
Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Nasional
Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Nasional
Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Nasional
Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Nasional
Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Nasional
Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

Nasional
Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Nasional
Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

Nasional
Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dari Deportasi?

Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dari Deportasi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.