DPR: RUU PDP Sangat Urgen, 100 Juta Lebih Data Bocor pada 2020

Kompas.com - 10/08/2020, 15:44 WIB
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengatakan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) sangat mendesak untuk segera diselesaikan.

Menurut dia, setidaknya ada lima alasan mengapa RUU PDP begitu tinggi urgensinya.

"Urgensi RUU PDP tentu sangat tinggi," kata Meutya dalam diskusi daring Siberkresasi, Senin (10/8/2020).

Pertama, kata Meutya, selama tahun 2020 ada lebih dari 100 juta data pribadi yang bocor dan diperjuabelikan berbagai platform digital.

Baca juga: Kritik RUU PDP, Imparsial: Ada Potensi Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Negara

Ia menjelaskan, dalam hal ini e-commerce menjadi salah satu klaster penyebab kebocoran data pribadi.

 

Menurut Meuty, sebuah media di Indonesia merangkum peristiwa kebocoran data selama 2020 di Tanah Air.

"Dan hasilnya ada 100 juta data pribadi yang diduga bocor dan diperjuarbelikan oleh berbagai platform digital," ujar Meutya.

Kedua, yaitu perkembangan teknologi yang begitu cepat, seperti financial technology (fintech) dan pengembangan smart city di berbagai daerah.

Menurut Meutya, hal ini akan mendorong pengumpulan data pribadi dalam skala besar.

"Sebelum ini marak dilakukan, kita perlu sekali UU PDP," katanya.

Baca juga: Anggota Komisi I: RUU PDP Ditargetkan Rampung Oktober 2020

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X