Bawaslu Ungkap 10 Daerah Paling Rawan Ketidaknetralan ASN di Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, ada 10 daerah yang tercatat memiliki tingkat kerawanan tertinggi soal ketidaknetralan ASN dalam Pilkada 2020.

Hal itu berdasarkan indeks kerawanan pilkada (IKP) Pilkada 2020.

"Ada 10 daerah yang kami kategorikan indeks kerawanan terkait dengan netralitas ASN cukup tinggi. Ini IKP menjadi early warning bagi kami untuk menentukan strategi pengawasan," ujar Abhan saat mengisi webinar bertajuk "Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020", Senin (10/8/2020).

Baca juga: 5 Temuan Bawaslu soal Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2020

Abhan menyebut 10 daerah itu yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Makassar, Kabuoaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Agam.

Dia menuturkan, 10 daerah ini sengaja diumumkan untuk mengantisipasi agar ketidaknetralan terjadi secara masif.

"Mohon maaf ini kami sebutkan untuk melakukan upaya antisipasi agar persoalan netaralitas ASN di sana tidak terjadi secara masif," ujar dia.

Lebih lanjut Abhan mengungkapkan, ASN memang berada pada posisi yang cukup sulit saat pilkada.

Baca juga: Menpan RB: Masih Adanya Pelanggaran Netralitas ASN karena Sanksi Lemah

Para ASN kerap dibandingkan dengan TNI dan Polri yang tidak punya hak pilih.

"Kalau ASN diminta netral tetapi punyak hak pilih, sama halnya dengan penyelenggara pemilu," kata Abhan.

Terlebih, dari 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020, terdapat 224 petahana yang diperkirakan kembali mencalonkan diri.

Baca juga: Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya pasti.

"Kita lihat pasca-23 September, setelah pencalonan apakah betul semua maju. Memang dari data kami potensi netralitas ASN kalah jika ada calon petahana. Abuse of power petahana karena punya akses lebih," tutur Abhan.

"Apalagi kalau di daerah incumbent pecah kongsi kemudian ditambah sekdanya yang hampir pensiun mencalonkan diri. Sehingga ASN harus betul-betul teguh menjaga netralitasnya," kata dia.