Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Atasi Pandemi Covid-19 Lebih Dahulu, Kemudian Ekonomi

Kompas.com - 10/08/2020, 12:51 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik manajemen penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah yang kerap mementingkan sektor ekonomi.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mengatasi masalah pandemi Covid-19 lebih dahulu atau sektor kesehatan, kemudian fokus ke persoalan ekonomi.

"Menurut saya, manajemen penanganan wabah pemerintah terlalu keliru dengan mengutamakan aspek ekonomi, padahal pandemi menjadi dasar untuk diselesaikan lebih dulu," kata Tulus dalam konferensi persnya, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Marak Klaim Obat Covid-19, YLKI Sentil Pemerintah

Tulus juga menilai pemerintah tidak mampu menangani pandemi Covid-19. Hal itu dapat dilihat dari kasus Covid-19 di Indonesia yang justru makin bertambah.

"Sekarang ada 121.000 lebih yang terinfeksi, menduduki 24 besar di dunia dan terbukti juga pertumbuhan ekonomi nyungsep yang dulu digadang-gadang kita aman, aman, aman, toh ternyata sekarang faktanya minus 5,13 persen," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, penambahan kasus Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia. Pemerintah mencatat ada 1.893 kasus baru pasien positif Covid-19, pada Minggu (9/8/2020).

Baca juga: 1.893 Kasus Baru Covid-19 hingga Puluhan Ribu Suspek di Indonesia

Data tersebut terhitung sejak Sabtu (8/8/2020) pukul 12.00 WIB hingga Minggu pukul 12.00 WIB. Dengan demikian, total terdapat 125.396 kasus positif Covid-19 sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020.

Jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia juga masih terus bertambah.

Berdasarkan data yang dirilis pemerintah pada Minggu (9/8/2020) sore, tercatat ada 5.723 orang meninggal dunia akibat Covid-19.

Jumlah tersebut bertambah 65 orang dibandingkan data jumlah kasus kematian, pada Sabtu (8/8/2020), sebanyak 5.658 pasien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com