Mendagri: Jika Pilkada Terus Ditunda, Masa Bakti Kepala Daerah Terlalu Singkat

Kompas.com - 10/08/2020, 10:33 WIB
Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras. ANTARA FOTO/Mohamad HamzahMendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai penundaan Pilkada hingga menunggu pandemi Covid-19 selesai tidak memungkinkan. Jika hal itu dilakukan, masa bakti kepala daerah menurut dia bakal terlalu singkat.

Tito mengatakan tak ada jaminan pandemi Covid-19 berakhir pada 2021. Ia menilai bisa jadi pendemi Covid-19 terus terjadi meskipun vaksin mulai diproduksi pada 2021.

Sebab, kata mantan Kapolri ini, vaksin baru bisa diproduksi massal dalam jangka waktu setahun setelah ditemukan. .

Jika kembali ditunda hingga pandemi benar-benar selesai, Tito mengatakan bisa jadi Pilkada  baru dimulai pada 2022.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

"Kita melihat para kepala daerah punya masa bakti yang ada batasnya. Pilkada 2020 ini sampai berakhirnya di tahun 2024. Artinya kurang lebih empat tahun. Kalau dindur 2022 masa bakti dua tahun tidak banyak bisa berbuat selama dua tahun," kata Tito dalam webinar yang diselenggarakan Taruna Merah Putih, Minggu (9/8/2020).

Selain itu, Tito mengatakan, Indonesia berkaca pada negara lain yang bisa melaksanakan Pemilu di tengah pandemi tanpa memunculkan klaster penularan baru.

Negara-negara itu, Tito menyebut, antara lain Korea Selatan, Jerman, Prancis, dan Polandia.

Untuk itu, Tito optimistis Pilkada 2020 akan berlangsung aman karena menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dengan demikian masyarakat bisa memilih pemimpin di daerahnya dengan aman.

Selain itu, kata Tito, saat ini masyarakat mulai diperkenalkan dengan adaptasi kebiasaan baru.

Baca juga: Khofifah Sebut Bansos Covid-19 Akan Untungkan Petahana Pilkada 2020

Masyarakat, menurut Tito, bisa beraktivitas seperti biasa namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Jika masyarakat terbiasa melakukan itu, ia optimistis pelaksanaan Pilkada 2020 juga bisa berlangsung aman.

"Untuk itu kita ambil skenario optimis di tahun 2020 menggar Pilkada 9 Desember," lanjut mantan Kapolri itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X