Mendagri: Jika Pilkada Terus Ditunda, Masa Bakti Kepala Daerah Terlalu Singkat

Kompas.com - 10/08/2020, 10:33 WIB
Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras. ANTARA FOTO/Mohamad HamzahMendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai penundaan Pilkada hingga menunggu pandemi Covid-19 selesai tidak memungkinkan. Jika hal itu dilakukan, masa bakti kepala daerah menurut dia bakal terlalu singkat.

Tito mengatakan tak ada jaminan pandemi Covid-19 berakhir pada 2021. Ia menilai bisa jadi pendemi Covid-19 terus terjadi meskipun vaksin mulai diproduksi pada 2021.

Sebab, kata mantan Kapolri ini, vaksin baru bisa diproduksi massal dalam jangka waktu setahun setelah ditemukan. .

Jika kembali ditunda hingga pandemi benar-benar selesai, Tito mengatakan bisa jadi Pilkada  baru dimulai pada 2022.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

"Kita melihat para kepala daerah punya masa bakti yang ada batasnya. Pilkada 2020 ini sampai berakhirnya di tahun 2024. Artinya kurang lebih empat tahun. Kalau dindur 2022 masa bakti dua tahun tidak banyak bisa berbuat selama dua tahun," kata Tito dalam webinar yang diselenggarakan Taruna Merah Putih, Minggu (9/8/2020).

Selain itu, Tito mengatakan, Indonesia berkaca pada negara lain yang bisa melaksanakan Pemilu di tengah pandemi tanpa memunculkan klaster penularan baru.

Negara-negara itu, Tito menyebut, antara lain Korea Selatan, Jerman, Prancis, dan Polandia.

Untuk itu, Tito optimistis Pilkada 2020 akan berlangsung aman karena menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dengan demikian masyarakat bisa memilih pemimpin di daerahnya dengan aman.

Selain itu, kata Tito, saat ini masyarakat mulai diperkenalkan dengan adaptasi kebiasaan baru.

Baca juga: Khofifah Sebut Bansos Covid-19 Akan Untungkan Petahana Pilkada 2020

Masyarakat, menurut Tito, bisa beraktivitas seperti biasa namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Jika masyarakat terbiasa melakukan itu, ia optimistis pelaksanaan Pilkada 2020 juga bisa berlangsung aman.

"Untuk itu kita ambil skenario optimis di tahun 2020 menggar Pilkada 9 Desember," lanjut mantan Kapolri itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Nasional
Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Nasional
Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Nasional
Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Nasional
34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Nasional
Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Nasional
Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Nasional
Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasional
Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Nasional
PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

Nasional
Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Nasional
BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X