Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Kita Tak Inginkan Skenario Herd Imunity tetapi Berharap Virus Corona Melemah

Kompas.com - 10/08/2020, 10:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, pemerintah sama sekali tak pernah menjadikan herd immunity (kekebalan kelompok) sebagai strategi penanganan Covid-19.

Herd immunity adalah kondisi kekebalan kelompok, di mana kelompok atau populasi manusia kebal terhadap suatu penyakit karena vaksin atau pernah terpapar penyakit tersebut.

Kendati demikian, ia tetap berharap virus corona dapat melemah sebagaimana virus yang menjadi pandemi sebelumnya, seperti flu Spanyol.

"Kita melihat herd immunity, tidak kita inginkan skenario itu. Maka skenario yang terakhir adalah virusnya melemah sendiri," kata Tito dalam webinar yang diselenggarakan Taruna Merah Putih, Minggu (9/8/2020) malam.

Baca juga: Satgas: Tidak Lockdown Bukan Berarti Pemerintah Terapkan Herd Immunity

Ia menilai, hal itu terjadi pada wabah flu Spanyol yang menjangkiti penduduk dunia pada 1917-1920.

Menurut Tito wabah flu Spanyol bisa berakhir lantaran tercipta herd immunity dan virusnya melemah sendiri.

Ia mengatakan flu Spanyol atau yang dikenal dengan influenza saat itu merupakan penyakit mematikan.

Kini, kata dia, influenza menjadi penyakit biasa yang menjangkiti hampir seluruh penduduk dunia dan bisa disembuhkan.

Karena itu, selain berupaya menghadapi virus corona dengan menciptakan vaksin, ia juga mengajak masyarakat berdoa agar Covid-19 melemah sehingga pandemi segera berakhir.

"Kita percaya virus ini berasal dari Tuhan dan hanya Tuhan juga yang bisa menyelesaikannya," tutur mantan Kapolri itu.

Baca juga: Sejarawan Paparkan Miripnya Pandemi Covid-19 dengan Flu Spanyol 1918

Sebelumnya, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono berharap agar pemerintah tidak menggunakan herd immunity sebagai upaya menyiasati tingginya kasus Covid-19 di Indonesia.

"Tidak mungkin. Jangan sampai (pemerintah menyiasati Covid-19 dengan herd immunity),” ucap Pandu Riono ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (12/5/2020).

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya juga meminta pemerintah tidak melakukan herd immunity.

Kalla meyakini akan banyak korban bertumbangan apabila pemerintah menggunakan opsi herd immunity untuk menghadapi Covid-19.

"Herd immunity bisa saja, cuma korbannya banyak," ujar Kalla dalam diskusi Universitas Indonesia Webinar "Segitiga Virus Corona", Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Opsi Herd Immunity, Jusuf Kalla: Jangan Coba-coba, Korbannya Banyak

Kalla mencontohkan penerapan herd immunity yang dilakukan Swedia. Dia menyebut angka kematian di Swedia justru lima kali lipat lebih tinggi dibanding negara di sekitarnya.

Hal itu terjadi karena Swedia menerapkan herd immunity tanpa dibarengi dengan dilakukannya pembatasan.

"Tingkat kematian di Swedia lima kali lipat dibanding negara di sekitarnya akibat ingin mencoba herd immunity," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com