Pengamat: Wacana Pencapresan Prabowo Jadi Strategi Tingkatkan Elektabilitas

Kompas.com - 10/08/2020, 05:58 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, wacana pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra tidak serius. Menurut Pangi, hal tersebut hanya menjadi strategi untuk mendongkrak elektabilitas Gerindra pada Pemilu 2024.

Sebab, saat ini Gerindra belum memiliki tokoh sentral selain Prabowo. Ia menambahkan, jika nantinya Prabowo diusung sebagai capres, target utamanya bukan untuk menang, tetapi meningkatkan elektabilitas partai.

Baca juga: Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

"Kan Prabowo terpilih lagi (sebagai Ketua Umum Gerindra) salah satunya meningkatkan suara Gerindra. Ini polanya sama. Maju capres bukan untuk jadi presiden," kata Pangi kepada Kompas.com, Minggu (9/8/2020).

Kendati demikian, Pangi mengatakan, strategi tersebut belum tentu ampuh. Pasalnya, ia berpendapat sebagian pemilih Gerindra ada yang kecewa dengan Prabowo lantaran memilih masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, kata Pangi, elektabilitas Prabowo belum tentu tetap paling tinggi hingga Pemilu 2024, karena saat ini belum ada tokoh lain yang menyatakan maju sebagai capres.

Pangi pun menambahkan, elektabilitas Prabowo ke depannya juga bergantung pada kesuksesan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab, mantan Danjen Kopassus itu kini menjadi bagian dari pemerintahan.

Baca juga: Prabowo Kembali Jadi Ketum, Pengamat: Gerindra Masih Kurang Percaya Diri

"Kalau kemudian orang kecewa dengan gabungnya Gerindra ke pemerintahan dan prestasi Jokowi tak moncer, maka sebenarnya punya dampak ke Prabowo dan Gerindra juga," lanjut dia.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan adanya permintaan dari para kader agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada 2024.

Namun, permintaan tersebut belum diputuskan Prabowo dalam Kongres Luar Biasa (KLB) hari ini.

"Pak Prabowo tadi di hadapan Kongres Luar Biasa mengatakan bahwa tentang hal tersebut akan diputuskan satu tahun atau satu setengah tahun sebelum pemilihan presiden," kata Muzani seusai KLB Gerindra, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X