Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan

Kompas.com - 08/08/2020, 13:19 WIB
Reygi Prabowo,
Sheila Respati

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi momentum untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila.

Terlebih, Pilkada tahun ini terasa berbeda karena Indonesia dan dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Kondisi itu membuat penguatan nilai Pancasila sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terpecah belah dan tetap bersatu dalam melewati masa-masa krisis ini.

Menurut Romo Benny, penguatan nilai Pancasila mempunyai pengaruh karena bisa menjaga persatuan, sesuai sila ke-3, Persatuan Indonesia.

Baca juga: Menurut Akademisi, BPIP Perlu Payung Hukum Setingkat UU

“Maka ketika Pilkada tidak diwarnai isu suku, agama, dan ras (SARA), kebencian, dan pembunuhan karakter, maka Pancasila itu menjadi nyata,” ujar Romo Benny di studio Kompas TV, Sabtu (1/8/2020).

Ia melanjutkan, sekarang isu pilkada adalah bagaimana para kepala daerah mampu menyelesaikan masalah covid-19.

Pernyataan Romo Benny tersebut sama dengan yang disampaikan Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Doli bahwa Pilkada harus mempunyai nilai-nilai persatuan dalam Pancasila.

“Pilkada dengan Pancasila. Pertama, kita harus melihat dari perspektif yang lebih besar dan normatif, bahwa kita harus mengambil hikmah pandemi ini untuk mengubah situasi tatanan yang ada,” kata Doli.

Oleh karena itu, dirinya mengajak semua pihak untuk menciptakan tatanan hidup baru dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.

Baca juga: Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

“Hal ini sebetulnya bisa menjadi momentum untuk mengubah semua tata cara aspek kehidupan, seperti cara berkomunikasi, cara pandang, termasuk masalah ideologi,” sambung Doli.

Para calon kepala daerah juga harus mampu mengedepankan isu penanggulangan Covid-19 dalam narasi kampanye.

“Masyarakat kan bisa melihat apakah pemimpin itu bisa menawarkan solusi atau hanya menjual kebohongan dan kebencian. Sekarang masyarakat mencari pemimpin yang bisa mempunyai aplikasi jelas bahwa programnya mempunyai harapan,” kata Romo Benny.

Bila tidak mampu, sambung dia, calon kepala daerah kemungkinan tidak akan dipilih karena sekarang masalah Covid-19 sedang benar-benar dihadapi masyarakat.

Baca juga: Beda RUU BPIP dan RUU HIP, Jumlah Pasal hingga Definisi Pancasila

Sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Romo Benny, Ahmad Doli mengatakan bahwa jika masih ada calon kepala daerah yang mengangkat isu SARA, maka masyarakat tidak akan menggubrisnya.

“Isu SARA kan bukan merupakan cerminan pancasilais. Inilah momentumnya kita menjadi seorang yang pancasilais,” ujar Doli.

Selanjutnya, Doli mengatakan, Pilkada harus dipahami sebagai alat dan bagian dari kontestasi demokrasi di Indonesia untuk mencapai suatu tujuan besar, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

“Mari gunakan Pilkada dengan baik dan jangan sampai merusak tujuan utamanya,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com