Menko PMK: Indonesia Memasuki Fase Bonus Demografi, Pembangunan Manusia Harus Bagus

Kompas.com - 08/08/2020, 12:32 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020), Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020),

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan saat ini Indonesia memasuki fase bonus demografi penduduk.

Itu artinya, jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari total penduduk. Karena itu, menurut Muhadjir, pembangunan manusia harus direncanakan dengan baik agar Indonesia mendapatkan keuntungan dari bonus demografi itu.

“Pada saat itu, kalau pembangunan manusia Indonesia bagus, mulai dari proses 1.000 hari kehidupan sampai SMA/SMK hingga perguruang tinggi terhindar dari jebakan-jebakan,” kata Muhadjir dalam Seminar Nasional PLS FIP Universitas Negeri Malang, Sabtu (8/8/2020).

Jebakan yang ia maksud adalah kemungkinan anak putus sekolah.

Baca juga: Menaker Ingatkan Bonus Demografi Bisa Jadi Musibah

 

Muhadjir mengatakan, angka putus sekolah Indonesia di tingkat SD, SMP, dan SMA masih tinggi.

Jebakan lain adalah profil lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

“Jebakan SD-SMP-SMA adalah dropout. Angka dropout kita masih tinggi. Kemudian ketidakrelevanan antara kebutuhan dan kelulusan,” kata dia.

Ia melanjutkan, ada tiga hal yang menjadi keuntungan jika pengelolaan sumber daya manusia baik. Pertama, mereka dapat menghidup diri sendiri secara mandiri. Kedua, mereka dapat menghidupi penduduk yang tidak produktif.

Ketiga, pendapatan mereka yang berlebih dan ditabung dapat menjadi sumber investasi bangsa.

“(Mereka) akan bisa bertanggung jawab kepada tiga hal. Pertama menghidupi dirinya sendiri, menghidupi semua penduduk yang tidak produktif, lalu kalau ada kelebihan pendapatannya dapat diinvestasi atau ditabung menjadi human capital investment,” kata Muhadjir.

“Kalau ini besar, maka kemudian masing-masing orang akan punya tabungan besar dan dapat digunakan membangun negara ini,” lanjut dia.

Menurut Muhadjir, hingga saat ini Indonesia masih bergantung pada pemodal atau investor asing.

Harapannya, Indonesia bisa bergerak menjadi negara yang unggul dan sejajar dengan negara maju lainnya.

“Sekarang pemerintah sedang habis-habisan dan bekerja keras mendatangkan investor atau pemodal untuk investasi di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang jumlahnya sepadan dengan jumlah penduduk produktif, yang sesuai dengan bidang keahlian dan nilainya cukup tinggi, sehingga pada akhirnya Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah. Bisa menjadi negara maju, unggul, memiliki martabat, dan berdiri sejajar dengan negara maju lain,” kata Muhadjir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X