Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Kendala Permodalan hingga Target Jadi Referensi Global

Kompas.com - 08/08/2020, 11:36 WIB
Ilustrasi resesi ekonomi akibat pandemi virus corona. SHUTTERSTOCK/LIGHTSPRINGIlustrasi resesi ekonomi akibat pandemi virus corona.

"Oleh karena itu, prospek ekonomi dan keuangan syariah begitu besar sehingga para pegiat itu harus memiliki semangat (mengembangkan)," kata dia.

Ekonomi keuangan syariah dan teknologi digital

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia salah satunya dari sisi teknologi digital.

Hal tersebut dikarenakan aktivitas ekonomi saat ini mengalami perubahan, salah satunya karena dampak pandemi Covid-19.

Perubahan yang dimaksud, misalnya, adalah kebiasaan berbelanja kebutuhan pokok masyarakat, terutama di perkotaan yang memanfaatkan teknologi daring melalui internet.

Baca juga: Wapres: Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Harus Disertai Teknologi Digital

"Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga harus disertai dengan pengembangan teknologi digital untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan syariah," ujar Ma'ruf.

Ia mengatakan, berbagai kegiatan ekonomi saat ini dilakukan secara daring dan memanfaatkan teknologi internet.

Oleh karena itu, kata Wapres, apabila ingin bertahan dan berkelanjutan saat pandemi harus mengikuti perubahan mendasar.

Terutama bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, sehingga pemanfaatan teknologi digital itu pun menjadi hal yang harus dikembangkan.

"Pelaku ekonomi syariah harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, sehingga pemanfaatan teknologi digital dan transaksi online menjadi mutlak diperlukan," kata dia.

Ia mengatakan, adaptasi merupakan kunci untuk terus dapat bertahan dalam hal apapun. Dengan demikian, ia pun meminta seluruh pelaku ekonomi dan keuangan syariah beradaptasi dengan berbagai perubahan, termasuk dalam hal teknologi digital.

Indonesia jadi rujukan global sertifikasi produk halal

Di samping menargetkan Indonesia menjadi referensi dunia dalam ekonomi dan keuangan syariah, rupanya selama ini juga Indonesia menjadi rujukan global dalam hal sertifikasi produk halal.

Menurut Ma'ruf, standar sertifikat halal Indonesia digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia.

"Kalau untuk sertifikasi halal, Indonesia itu menjadi rujukan dunia atau global karena standar halal Indonesia dipakai di seluruh dunia," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Sebut Adaptasi Kebiasaan Baru Beri Peluang Besar Produk Halal

Ia menuturkan, lebih dari 50 lembaga sertifikat halal dunia, menggunakan standar halal Indonesia untuk produk-produk yang beredar di negara mereka.

Negara-negara tersebut, kata Ma'ruf, meminta endorsement atau persetujuan dari Indonesia untuk produk-produk halal mereka.

"Selama ini dilakukan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), di-endorse menggunakan standar kita," kata Ma'ruf.

Kendati Indonesia sudah menjadi rujukan dalam sertifikasi produk-produk halal dari berbagai negara, namun produk industri halal masih menjadi kekurangan.

Ma'ruf mengakui bahwa produk halal dari Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain.

"Ini yang akan kita mulai untuk mengembangkannya dengan membuka kawasan industri halal di berbagai kawasan ekonomi khusus (KEK), maupun kawasan industri halal tersendiri," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

Nasional
Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Nasional
Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X