Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Kompas.com - 08/08/2020, 07:46 WIB
Petugas kepolisian membawa buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (tengah) yang ditangkap di Malaysia menuju Bareskrim Polri setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/7/2020). . ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPetugas kepolisian membawa buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (tengah) yang ditangkap di Malaysia menuju Bareskrim Polri setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/7/2020). .

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan segera menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Komisi Kejaksaan.

“Mudah-mudahan secepatnya walau ada waktu tiga bulan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono, ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (7/8/2020).

Komisi Kejaksaan meminta LHP untuk menindaklanjuti laporan yang diterima komisi itu dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Pinangki beberapa waktu lalu.

Pinangki merupakan jaksa yang diduga pernah bertemu Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra pada saat masih buron.

Baca juga: Pengusutan Jaksa Pinangki, Antara Hak dan Upaya Bangun Kepercayaan Publik

Hari mengemukakan, Komisi Kejaksaan memang berwenang untuk meminta tindak lanjut pemeriksaan dari pihak internal Kejagung perihal kinerja atau perilaku jaksa.

Ia mengacu pada Pasal 4 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Hal itu, katanya, bertujuan agar tidak ada duplikasi pemeriksaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Karena permasalahan tersebut telah ditangani oleh Bidang Pengawasan Kejagung sehingga agar tidak terjadi duplikasi pemeriksaan,” kata dia.

“Maka sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012 tentang Komisi Kejaksaan RI maka Komisi Kejaksaan RI mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 4 (c),” ujar dia.

Pasal 4 huruf c menuliskan, Komisi Kejaksaan berwenang "meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan".

Dalam kasus itu, Bidang Pengawasan Kejagung telah menelusuri dugaan pertemuan Pinangki dengan yang diduga Djoko Tjandra. Pemeriksaan itu berujung pada hukuman disiplin untuk Pinangki.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Nasional
Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Nasional
Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Nasional
Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Nasional
Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Nasional
WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

Nasional
Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Nasional
Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Nasional
Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Nasional
Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Nasional
Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Nasional
Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Nasional
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X