Kompas.com - 07/08/2020, 17:23 WIB
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, saat memberikan keterangan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2017). KOMPAS.com/Dian Erika Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, saat memberikan keterangan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, Pilkada 2020 harus tetap dilakukan di tengah pandemi Covid-19, karena pemerintah tak ingin ada penjabat ataupun pelaksana tugas (plt) kepala daerah.

"Sebenarnya Mendagri sudah menyampaikan yang paling diuntungkan itu (kalau Pilkada dibatalkan) adalah para pejabat di Kemendagri karena akan jadi plt di 9 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten kota," kata Bahtiar dalam diskusi bertajuk Implementasi Pilkada Serentak 2020 sebagai Gerakan Lawan Covid-19, secara daring, Jumat (7/8/2020).

"Dan kita ingin menjamin legitimasi dari pemimpin dari 270 daerah," sambungnya.

Baca juga: KPU Pangkas Usulan Tambahan Dana Pilkada Jadi Rp 2,6 Triliun

Bahtiar juga mengatakan, Pilkada harus tetap dilakukan untuk menjaga hak politik masyarakat tetap berjalan.

"Satu hal yang terpenting adalah pelaksanaan Pemilukada untuk menjaga hak politik masyarakat tetap berjalan," ujarnya.

Bahtiar mengatakan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menggelar pemilu di tengah Covid-19. Negara lain, seperti Korea Selatan, berhasil menggelar pemilu DPR pada 15 April 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karenanya, ia berharap Indonesia dapat mencontoh keberhasilan Korea Selatan dalam pelaksanaan pemilu di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Mendagri Minta Pilkada di Tengah Pandemi Jadi Ajang Adu Gagasan Tangani Covid-19

"Kalau kita ambil success story dari Korea Selatan, di masa pandemi ini lah partisipasi masyarakatnya tinggi, kami berharap kesuksesan itu dapat menular ke Indonesia dan kami berharap penyelenggara dapat membuat sejarah baru bagi Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Bahtiar berharap, pelaksanaan Pilkada 2020 menjadi gerakan bersama melawan Covid-19, bukan menimbulkan klaster baru Covid-19.

"Dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Oleh karena itu, dalam Pilkada 2020 ini pertama harus aman dari sisi stabilitas keamanan, kemudian aman terkait kesehatan masyarakat, penyelanggaran dan kandidatnya," pungkasnya.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Nasional
Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Nasional
Menko PMK: Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Menarik Masyarakat Ikut JKN

Menko PMK: Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Menarik Masyarakat Ikut JKN

Nasional
Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Nasional
Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Nasional
Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Nasional
Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Nasional
OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.