Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

5 Upaya Pemerintah Kembalikan Pertumbuhan Perekonomian Nasional

Kompas.com - 07/08/2020, 16:22 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, triwulan III menjadi momentum bangkitnya perekonomian Indonesia, agar tak tergelincir ke jurang resesi.

Reopening kegiatan perekonomian jelas membawa dampak positif,” kata Chatib, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Sejumlah pakar ekonomi pun berpendapat, pembukaan aktivitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Mengingat hal tersebut, pemerintah mengambil langkah cepat dengan menyiapkan lima langkah agar perekonomian nasional kembali positif.

Pertama, melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Ekonom: Belanja Pemerintah Menjadi Kunci Terhindarnya RI dari Resesi

Langkah tersebut dipilih karena, pada masa krisis akibat pandemi Covid-19, belanja pemerintah diakui sebagai instrumen pengungkit pemulihan ekonomi. Di samping itu, sektor swasta dan UMKM harus dipulihkan dengan stimulus.

“Lewat belanja besar-besaran, permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada komite ini, Airlangga Hartarto bertindak sebagai pemimpin, dan Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana.

Komite tersebut akan memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan sinergi, dan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020.

Baca juga: Resesi Bisa Dicegah, Ini Indikator Ekonomi yang Tunjukkan Perbaikan

Ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah, dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit.

Keempat, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi.

Adapun penempatan yang telah dilakukan adalah Rp 30 triliun di Himpunan Bank Milik Negara, dan Rp 11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah.

Berkat langkah tersebut, penyaluran kredit perbankan mulai membaik.Terbukti hingga Rabu (22/7/2020), penyaluran kredit dari penempatan dana di Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) telah dilakukan kepada 518.797 debitur, dengan nilai mencapai Rp 43,5 triliun.

Baca juga: Kalau Kita Kerja Keras, Kemungkinan Lolos dari Resesi Sangat Memungkinkan...

Kelima, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi.

“Perbankan telah menandatangani perjanjian penjaminan, terutama untuk sektor padat karya,” kata Airlangga.

Dengan kelima langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perkataan segelintir pengamat yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin parah hanyalah asumsi negatif.

Terlebih Lembaga keuangan International Monetary Fund (IMF) memprediksi, pada 2021 Indonesia akan menjadi negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Cina.

Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Belum Alami Resesi

Lebih lanjut, IMF memperkirakan pertumbuhan perekonomian dunia sebesar 5,4 persen, dan diikuti proyeksi Bank Dunia sebesar 4,2 persen.

Sementara itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memprediksi, pertumbuhan ekonomi global akan berkisar di rentang 2,8 persen hingga 5,2 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com