Kompas.com - 07/08/2020, 15:20 WIB
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (26/2/2020). KPK memeriksa Evi Novida Ginting Manik   sebagai saksi  terkait kasus suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024  untuk tersangka Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp. *** Local Caption ***  RENO ESNIRKomisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (26/2/2020). KPK memeriksa Evi Novida Ginting Manik sebagai saksi terkait kasus suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 untuk tersangka Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang memilih tidak mengajukan banding terhadap putusan PTUN yang membatalkan keputusan presiden (keppres) terkait pemecatan Evi Novida Ginting Malik sebagai komisioner KPU.

Saan pun mengatakan, peluang Evi kembali menjadi komisioner KPU sangat terbuka.

"Keppres soal pemberhentian Ibu Evi kan tidak bisa dijalankan. Maka Komisi II melihat peluang Ibu Evi untuk kembali menjadi komisioner KPU makin terbuka," kata Saan saat dihubungi, Jumat (7/8/2020)

"Tinggal nanti persoalannya dengan DKPP, tetapi kan keputusan DKPP tidak bisa dijalankan kalau keppres tidak ada," kata dia. 

Baca juga: Anggota Komisi II Apresiasi Jokowi Akan Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida

Menurut dia keputusan presiden ini membuat situasi lebih jelas, sehingga dapat ditemukan solusinya segera.

Saan mengatakan, saat ini KPU dan pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) terkait pelaksanaan Pilkada 2020 yang sudah di depan mata.

"Makin mempercepat soal kepastian, tidak berlarut-larut. Kalau banding nanti berlarut-larut. Sementara KPU dan pemerintah ada pekerjaan besar terkait pilkada yabg makin dekat dan pilkada ini dalam situasi yang berbeda di tengah pandemi. Membutuhkan fokus dan perhatian semua pihak," tutur dia. 

Ia pun mengatakan, Komisi II segera menyelenggarakan rapat internal untuk membahas putusan PTUN tersebut.

Rencananya, rapat digelar setelah masa persidangan DPR dibuka pada 14 Agustus mendatang.

"Mungkin setelah 17 Agustus nanti kita akan bahas soal Ibu Evi yang sesuai dengan putusan PTUN," ujar Saan.

Baca juga: Polemik Pemecatan Evi Novida, Jimly: Presiden Harus Laksanakan Perintah PTUN

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Nasional
BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Nasional
Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Nasional
Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Nasional
KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X