Kompas.com - 07/08/2020, 14:48 WIB
Petugas kesehatan menyemprotkan cairan disinfektan ke atas permukaan barang bawaan milik warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) Kapal Pesiar MV Westerdam setibanya di Pelabuhan JICT 2, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (2/6/2020). Sebanyak 679 orang WNI ABK MV Westerdam tersebut akan menjalani serangkaian tes kesehatan sesuai protokol pencegahan Covid-19 seperti tes swab (PCR) sebelum menjalani isolasi mandiri di hotel. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPetugas kesehatan menyemprotkan cairan disinfektan ke atas permukaan barang bawaan milik warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) Kapal Pesiar MV Westerdam setibanya di Pelabuhan JICT 2, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (2/6/2020). Sebanyak 679 orang WNI ABK MV Westerdam tersebut akan menjalani serangkaian tes kesehatan sesuai protokol pencegahan Covid-19 seperti tes swab (PCR) sebelum menjalani isolasi mandiri di hotel.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - KBRI Suva, Fiji berkoordinasi dengan pihak agensi dalam menangani enam anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di Kapal Rong Da Yang di Fiji.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan pemulangan para ABK yang tidak ingin bekerja lagi di kapal tersebut.

“Sedang berupaya agar para ABK kita dapat turun di Fiji, terutama pekerja ABK kita yang tidak ingin melanjutkan bekerja di kapal tersebut untuk dapat turun ke Fiji dan kemudian kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia,” kata Judha melalui video telekonferensi, Jumat (7/8/2020).

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Covid-19, 185 ABK WNI Dievakuasi dari Kapal Pesiar Zuiderdam

Kepulangan para ABK tersebut nantinya tergantung ketersediaan penerbangan serta mengikuti prokotol kesehatan.

Saat ini, kata Judha, pemerintah setempat menerapkan larangan bagi para ABK di Fiji untuk turun dari kapal.

Langkah tersebut merupakan kebijakan untuk mencegah penularan Covid-19.

Selain permasalahan lockdown, Judha mengatakan, keenam ABK WNI di kapal tersebut juga mengalami masalah dalam hal pembayaran gaji.

“Dengan permasalahan antara lain, permasalahan gaji, uang saku, dan juga kondisi lockdown yang saat diterapkan oleh Pemerintah Fiji,” ujar dia.

Baca juga: Makan Bangkai Ayam Digoreng hingga Tak Istirahat, Cerita ABK Kapal China yang Kini Hilang Kontak

Judha mengatakan, pihak manning agensi atau agen awak kapal mengaku telah menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan persoalan upah para ABK.

“Terkait permasalahan gaji, KBRI Suva dan agensi yang ada di Suva serta manning agency yang ada di Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan para ABK kita,” ucap Judha.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X