Kompas.com - 07/08/2020, 08:25 WIB
Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIMassa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dinilai sangat diperlukan saat ini.

Banyak elemen masyarakat yang mendorong agar RUU tersebut segera disahkan DPR.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Livia Istania DF Iskandar mengungkap beberapa alasan mengapa RUU PKS perlu segera disahkan.

Pertama, karena Indonesia memerlukan aparat penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual.

"(Sehingga) penuntut umum dan hakim itu paham apa yang harus dilalui korban," kata Livia dalam webinar bertajuk 'Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif', Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kedua, yakni terkait bukti kekerasan seksual yang menjadi salah satu poin dalam RUU PKS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Livia menilai, seharusnya surat dari psikolog dan dokter kejiwaan saja sudah cukup sebagai barang bukti.

Bukti berupa keterangan saksi korban juga dianggap Livia sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku.

"Dan ini kita juga di LPSK kami juga mendapati kasus banyak-banyak yang tiba-tiba SP3 atau yang tidak dilanjutkan karena masalah (bukti)," ujarnya.

Kemudian yang terakhir adalah, ketentuan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual agar hal serupa tak terulang kembali.

Ia mengatakan, rehabilitasi dalam RUU PKS tidak menjadi opsi selain hukuman kurungan, tetapi kewajiban yang harus dijalani selama menjalani masa pidana.

"Jadi bukan sebagai alternatif dari pemidanaan tapi selama pemidanaan itu perlu ada rehabilitasi itu supaya keberulangannya tidak," imbuhnya.

Livia juga mengatakan, korban kekerasan seksual pun sering mengalami dampak sosial.

Menurut dia, ada korban kekerasan seksual beserta keluarganya yang diasingkan oleh lingkungan karena dianggap sebagai aib.

"Yang menyedihkan itu korban dan keluarga itu sering kali juga diasingkan oleh lingkungannya sendiri," ungkapnya.

Baca juga: Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Nasional
Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Ada 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Oktober: Ada 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 50 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 143.049

UPDATE: Tambah 50 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 143.049

Nasional
UPDATE 19 Oktober: 903 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE 19 Oktober: 903 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Kominfo: Hoaks Terkait Vaksin Covid-19 Jumlahnya Ribuan, Paling Banyak Beredar di WhatsApp

Kominfo: Hoaks Terkait Vaksin Covid-19 Jumlahnya Ribuan, Paling Banyak Beredar di WhatsApp

Nasional
Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri Terkait Kasus Polisi Banting Mahasiswa di Tangerang

Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri Terkait Kasus Polisi Banting Mahasiswa di Tangerang

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Ada 6.074 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 19 Oktober: Ada 6.074 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Oktober: 64.008.898 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 19 Oktober: 64.008.898 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Total 4.076.541 Kasus Covid-19 Sembuh

UPDATE 19 Oktober: Total 4.076.541 Kasus Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE: Bertambah 903, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.236.287

UPDATE: Bertambah 903, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.236.287

Nasional
Kadiv Propam Temui Komnas HAM Bahas Penguatan Pengawasan Kinerja Polisi

Kadiv Propam Temui Komnas HAM Bahas Penguatan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Sebut Somasi ke Aktivis HAM Jadi Ancaman Baru

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Sebut Somasi ke Aktivis HAM Jadi Ancaman Baru

Nasional
Saksi Sebut Atasannya di KPK Terlibat Kasus Suap, Eks Penyidik Stepanus Robin: Mana Buktinya?

Saksi Sebut Atasannya di KPK Terlibat Kasus Suap, Eks Penyidik Stepanus Robin: Mana Buktinya?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.