Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Kompas.com - 06/08/2020, 20:09 WIB
Pendistribusian Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat Dok. Humas Pemprov JabarPendistribusian Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Asep Sasa Purnama mengatakan, pemerintah akan mempercepat pemberian bantuan sosial ke masyarakat.

Hal itu ia katakan terkait kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi minus 5,32 persen. Kontraksi terdalam dialami sektor konsumsi rumah tangga.

"Kemensos berupaya melakukan percepatan realisasi bansosnya agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih optimal," kata Asep kepada Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Mendag: APEC Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Kontraksi 3,7 Persen

Asep mengatakan, pihaknya juga akan mempercepat pemberian bantuan sosial tunai (BST) dengan sasar 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran itu dipercepat dengan menggunakan strategi salur melalui Kantor Pos, Komunitas, dan antar langsung ke KPM.

"Sehingga KPM akan lebih cepat memanfaatkan bansosnya, pemanfaatan bansos di tingkat masyarakat pada akhirnya akan berdampak pula terhadap aktivitas ekonomi di tingkat bawah," ujar dia. 

Terkait pemberian bansos yang belum merata, kata Asep, Kemensos akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan berbagai macam masukkan mengenai infomasi penerima.

"Data dan informasi dimaksud nanti diterima Pusdatin, kemudian Pusdatin melakukan analisis dan mengkonsolidasikannya kepada kami," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Produk Domestik Bruto ( PDB) RI pada kuartal II 2020 terkontraksi hingga 5,32 persen.

Baca juga: BI: Pertumbuhan Kredit Baru Terindikasi Kontraksi 33,9 Persen di Kuartal II 2020

Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Nasional
Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X