Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Kompas.com - 06/08/2020, 19:37 WIB
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayJuru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, penentuan zonasi risiko Covid-19 merupakan kewenangan satgas pusat.

Hal itu disampaikan Wiku menanggapi klaim Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menyatakan kotanya telah berstatus sebagai zona hijau Covid-19.

"Jadi zonasi nasional secara resmi hanya dilakukan oleh Satgas Covid-19 (pusat) dan bisa diakses melalui www.covid19.go.id dengan suatu sistem yang disebut BLC, Bersatu Lawan Covid," kata Wiku dalam keterangan pers di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Ada 8 Daerah yang Zona Merah Empat Minggu Berturut-turut, Ini Daftarnya

Ia menambahkan, dalam laman tersebut masyarakat bisa mengetahui status suatu kota atau kabupaten di seluruh Indonesia terkait penanganan Covid-19.

Menurut Wiku, seluruh data yang ada di laman tersebut dikumpulkan secara menyeluruh berdasarkan 15 indikator, di antaranya angka reproduksi efektif (Rt) Covid-19 di daerah, ketersediaan layanan kesehatan dan rasio tenaga medis di daerah.

Berdasarkan data di laman www. covid-19.go.id, hingga Kamis (6/8/2020) Surabaya masih masuk dalam zona merah.

"Jadi silakan untuk mengakses data ini. Dan ini adalah menjadi acuan kita bersama karena ada 15 indikator yang digunakan seperti tadi kami sampaikan. Berdasarkan epidemiologi, surveilans, kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan," lanjut Wiku.

Baca juga: Risma Klaim Surabaya Berubah Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Penjelasannya

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengklaim jika wilayahnya ada di zona hijau dan miliki risiko rendah penularan virus corona. Pernyatan tersebut disampaikan pada Senin (3/8/2020).

Ia juga mengklaim jika angka kesembuhan pasien Covid-19 di Surabaya cukup tinggi.

"Di mana kondisi Surabaya sudah (zona) hijau yang artinya penularannya kita sudah rendah. Lalu yang sembuh sudah banyak," kata Risma dikutip dari siaran pers, Senin (3/8/2020).

Perubahan zona hijau tersebut berdasarkan kajian epidemiologi yang diterima Pemkot Surabaya. Dari laporan itu, transmission rate di Surabaya telah berada di bawah angka satu.

"Dari pakar epidemiologi, dr Ati, disampaikan data sampai dengan 26 Juni 2020 memang hijau, untuk transmission rate-nya itu sudah di bawah 1."

"Bahkan sampai dengan delapan hari kita sudah hijau," kata Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2020).



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

Nasional
Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Nasional
MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

Nasional
Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X