Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Kompas.com - 06/08/2020, 18:13 WIB
Penumpang meggunakan masker saat menunggu kedatangan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2020). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat ada kenaikan jumlah penumpang di beberapa stasiun KRL Jabodetabek pada hari ini. Senin (3/8) pukul 07.00 WIB, total keseluruhan pengguna KRL mencapai 71.325 orang. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPenumpang meggunakan masker saat menunggu kedatangan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2020). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat ada kenaikan jumlah penumpang di beberapa stasiun KRL Jabodetabek pada hari ini. Senin (3/8) pukul 07.00 WIB, total keseluruhan pengguna KRL mencapai 71.325 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat kebijakan publik Riant Nugroho menilai, program penggunaan masker akan berjalan dengan baik jika pemerintah selaku pemangku kebijakan mampu menjadi contoh bagi masyarakat.

Caranya, mereka wajib memperlihatkan penggunaan masker dalam setiap kegiatannya.

“Dalam masyarakat paternalistik seperti Indonesia, setiap kebijakan akan dipatuhi masyarakat jika semua pemimpinnya memberi teladan terlebih dahulu. Termasuk kebijakan maskerisasi nasional ini,” kata Riant saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

Menurutnya, pendekatan kultural dan legal perlu diterapkan bersamaan agar suatu kebijakan teralisasi.

Baca juga: Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

 

Jika hanya menerapkan hukuman (pendekatan legal), maka kebijakan itu tidak akan efektif.

“Sesederhana itu. Metode implementasi kebijakan menggunakam dual mode, kultural (peneladanan) dan legal (hukum). Kalau yang ke dua saja, tidak beda dengan jaman kolonial,” tutur Riant.

“Jadi, masalah patuh ini bukan masalah teknis, tapi masalah budaya nasional. Perintah untuk pakai masker bisa dinilai bentuk keputusasaan mengatasi Covid-19,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan mulai menggencarkan kampanye penggunaan masker.

Baca juga: Pemerintah Tidak Tegas, Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Terlambat

Hal itu akan dilakukan dengan membentuk program khusus sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) pada Senin (3/8/2020) lalu.

" Pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK akan membentuk program untuk menggencarkan kampanye penggunaan masker," ujar Muhadjir, dilansir dari situs resmi Kemenko PMK, Rabu (5/8/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berharap Jemaahnya Diperbolehkan Umrah, Indonesia Disebut Lobi Arab Saudi

Berharap Jemaahnya Diperbolehkan Umrah, Indonesia Disebut Lobi Arab Saudi

Nasional
Kemenristek Kembangkan Alat untuk Permudah 'Contact Tracing' Covid-19

Kemenristek Kembangkan Alat untuk Permudah "Contact Tracing" Covid-19

Nasional
Kemenparekraf Anggarkan Hibah Rp 3,8 Triliun untuk Genjot Pariwisata Daerah

Kemenparekraf Anggarkan Hibah Rp 3,8 Triliun untuk Genjot Pariwisata Daerah

Nasional
Jaksa Sebut Pinangki “Potong” Uang Jatah Anita Kolopaking dari Djoko Tjandra

Jaksa Sebut Pinangki “Potong” Uang Jatah Anita Kolopaking dari Djoko Tjandra

Nasional
Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Nasional
Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Nasional
Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

Nasional
Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X