Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Jabar Tak Masuk 10 Besar Daerah dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Kompas.com - 06/08/2020, 18:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak termasuk wilayah administrasi dengan kasus dan laju insidensi tertinggi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Dewi berdasarkan perbandingan hasil analisis terakhir mingguan periode 2 Agustus 2020 di tingkat nasional dengan Provinsi Jabar.

"Hasil analisis terakhir mingguan menunjukkan bahwa Provinsi Jabar tidak termasuk pada 10 kabupaten/kota dengan angka kasus tertinggi," ujar dia sebagaimana dikutip dari siaran pers Satgas Penanganan Covid-19, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Satgas Covid-19: Jangan Menunggu Obat dan Vaksin

"Dan di saat yang sama pun tidak masuk pada 10 kabupaten/kota angka laju insidensi tertinggi di Indonesia," kata dia. 

Adapun laju insidensi merupakan jumlah kasus positif Covid-19 dibagi dengan jumlah penduduk di sebuah tempat.

Kemudian, jika melihat pada angka nasional, di 6,8 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia tidak tercatat adanya kasus Covid-19.

Sementara itu, 66 persen kabupaten mencatat lebih dari 100 kasus, 23,7 persen kabupaten dengan 100 sampai dengan 1.000 kasus, kemudian 18 persen kabupaten/kota terdapat lebih dari 1.000 kasus.

Selanjutnya, jika melihat angka kumulatif kasus, Kota Depok menduduki peringkat pertama di tingkat provinsi dan peringkat ke-18 nasional.

Disusul Kota Bekasi yang menempati peringkat ke-19 nasional, sedangkan Kota Bandung pada peringkat ke-33 nasional.

Dewi juga menganalisis bahwa angka kumulatif terendah di Jabar berada di Kota Banjar, dengan menempati peringkat ke-381 nasional.

Dia mengatakan, semakin besar peringkat kabupaten/kota, semakin kecil angka kasus yang terjadi.

“Semakin besar peringkatnya, maka semakin kecil angka yang ditemukan kasus di sana,” kata dia. 

Dewi juga memaparkan peringkat angka kematian per 100.000 penduduk kabupaten/kota di Jabar pada peringkat nasional.

“Berdasarkan angka kematian per 100.000 penduduk, ini Kota Depok menduduki peringkat 63 nasional, Kota Bogor peringkat 76 nasional dan Kota Bandung peringkat 78 nasional," kata dia. 

"Namun, setelah itu kita temui peringkatnya di atas 100, di atas 200, di atas 300 dan yang terakhir adalah 6 kabupaten/kota tidak tercatat angka kematian di sana,” ucap Dewi.

Baca juga: Satgas Penanganan Covid-19 Serahkan Bantuan Alat Kesehatan ke Pemprov Jabar

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com