Dilema Bansos, Penyokong Kesejahteraan Masyarakat Saat Pandemi yang Rentan Dikorupsi dan Dipolitisasi

Kompas.com - 06/08/2020, 17:34 WIB
Penyaluran bantuan sosial tunai Kementerian Sosial RI di Kalurahan Sendangsari, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. KOMPAS.COM/DANI JULIUSPenyaluran bantuan sosial tunai Kementerian Sosial RI di Kalurahan Sendangsari, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 tumbuh negatif akibat Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 adalah 2,97 persen. Dengan demikian, ekonomi Indonesia pada semester I-2020 tumbuh negatif 1,26 persen.

Tanpa adanya intervensi dari pemerintah di sektor ekonomi, diperkirakan kesejahteraan masyarakat semakin terkoreksi.

Baca juga: Komisi VIII Minta Pemerintah Ganti Bansos dengan Uang Tunai

Pemerintah sejauh ini diketahui telah memiliki sejumlah program penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk membantu pemulihan kesejahteraan masyarakat.

Namun, meski program tersebut telah diperpanjang hingga Desember 2020, serta ada instrumen baru yang telah disiapkan untuk membantu masyarakat, proses penyalurannya bukan tanpa persoalan.

Ombudsman Republik Indonesia yang telah membuka posko pengaduan selama pandemi Covid-19, bahkan melaporkan penyaluran bansos sebagai kasus aduan terbanyak yang diterima oleh mereka.

"Kalau memperhatikan laporan-laporan yang masuk, itu secara berurutan yang paling banyak terkait dengan bansos," kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Rabu (6/8/2020).

Baca juga: Terima 1.346 Aduan Terkait Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Perbaiki Data

Pelaporan ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sebelumnya pada Juni lalu sempat memproyeksikan angka kemiskinan bertambah menjadi 5,71 juta orang dan pengangguran mencapai 5,23 juta orang.

Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan terjadinya pertumbuhan tingkat kemiskinan menjadi 10,63 persen akibat pandemi ini.

Setidaknya bakal ada penambahan jumlah penduduk miskin hingga 4 juta orang jika pemerintah tidak melakukan intervensi melalui program perlindungan sosial.

Dengan demikian, total penduduk miskin diproyeksi bakal meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang.

Baca juga: Menko PMK: Jumlah Rumah Tangga Miskin di Indonesia Capai 7,5 Juta

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rentetan Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara yang Positif Covid-19

Rentetan Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara yang Positif Covid-19

Nasional
Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

Nasional
Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Nasional
MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

Nasional
Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X