Dilema Bansos, Penyokong Kesejahteraan Masyarakat Saat Pandemi yang Rentan Dikorupsi dan Dipolitisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 tumbuh negatif akibat Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 adalah 2,97 persen. Dengan demikian, ekonomi Indonesia pada semester I-2020 tumbuh negatif 1,26 persen.

Tanpa adanya intervensi dari pemerintah di sektor ekonomi, diperkirakan kesejahteraan masyarakat semakin terkoreksi.

Baca juga: Komisi VIII Minta Pemerintah Ganti Bansos dengan Uang Tunai

Pemerintah sejauh ini diketahui telah memiliki sejumlah program penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk membantu pemulihan kesejahteraan masyarakat.

Namun, meski program tersebut telah diperpanjang hingga Desember 2020, serta ada instrumen baru yang telah disiapkan untuk membantu masyarakat, proses penyalurannya bukan tanpa persoalan.

Ombudsman Republik Indonesia yang telah membuka posko pengaduan selama pandemi Covid-19, bahkan melaporkan penyaluran bansos sebagai kasus aduan terbanyak yang diterima oleh mereka.

"Kalau memperhatikan laporan-laporan yang masuk, itu secara berurutan yang paling banyak terkait dengan bansos," kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Rabu (6/8/2020).

Baca juga: Terima 1.346 Aduan Terkait Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Perbaiki Data

Pelaporan ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sebelumnya pada Juni lalu sempat memproyeksikan angka kemiskinan bertambah menjadi 5,71 juta orang dan pengangguran mencapai 5,23 juta orang.

Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan terjadinya pertumbuhan tingkat kemiskinan menjadi 10,63 persen akibat pandemi ini.

Setidaknya bakal ada penambahan jumlah penduduk miskin hingga 4 juta orang jika pemerintah tidak melakukan intervensi melalui program perlindungan sosial.

Dengan demikian, total penduduk miskin diproyeksi bakal meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang.

Baca juga: Menko PMK: Jumlah Rumah Tangga Miskin di Indonesia Capai 7,5 Juta