Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/08/2020, 17:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 tumbuh negatif akibat Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 adalah 2,97 persen. Dengan demikian, ekonomi Indonesia pada semester I-2020 tumbuh negatif 1,26 persen.

Tanpa adanya intervensi dari pemerintah di sektor ekonomi, diperkirakan kesejahteraan masyarakat semakin terkoreksi.

Baca juga: Komisi VIII Minta Pemerintah Ganti Bansos dengan Uang Tunai

Pemerintah sejauh ini diketahui telah memiliki sejumlah program penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk membantu pemulihan kesejahteraan masyarakat.

Namun, meski program tersebut telah diperpanjang hingga Desember 2020, serta ada instrumen baru yang telah disiapkan untuk membantu masyarakat, proses penyalurannya bukan tanpa persoalan.

Ombudsman Republik Indonesia yang telah membuka posko pengaduan selama pandemi Covid-19, bahkan melaporkan penyaluran bansos sebagai kasus aduan terbanyak yang diterima oleh mereka.

"Kalau memperhatikan laporan-laporan yang masuk, itu secara berurutan yang paling banyak terkait dengan bansos," kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Rabu (6/8/2020).

Baca juga: Terima 1.346 Aduan Terkait Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Perbaiki Data

Pelaporan ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sebelumnya pada Juni lalu sempat memproyeksikan angka kemiskinan bertambah menjadi 5,71 juta orang dan pengangguran mencapai 5,23 juta orang.

Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan terjadinya pertumbuhan tingkat kemiskinan menjadi 10,63 persen akibat pandemi ini.

Setidaknya bakal ada penambahan jumlah penduduk miskin hingga 4 juta orang jika pemerintah tidak melakukan intervensi melalui program perlindungan sosial.

Dengan demikian, total penduduk miskin diproyeksi bakal meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang.

Baca juga: Menko PMK: Jumlah Rumah Tangga Miskin di Indonesia Capai 7,5 Juta

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com