Tangani Kekerasan Seksual, Bareskrim: Butuh Kerja Sama Semua Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri Kompol Ema Rahmawati mengatakan, dalam penanganan kasus kekerasan seksual, diperlukan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak.

Sebab, pelaku kekerasan seksual bisa berasal dari mana saja, termasuk anggota keluarga sendiri.

"Karena kita tau semua penangana kasus kekerasan perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kita membutuhkan kerja sama dari seluruh instansi," kata Ema dalam webinar bertajuk 'Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif', Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Selain itu, penanganan kasus kekerasan seksual juga diperlukan jaringan yang kuat serta memiliki sarana dan prasana yang memadai agar bisa memenuhi hak dan kebutuhan korban kekerasan seksual.

"Bisa dilakukan oleh siapa saja, korbannya siapa saja kemudian lintas status sosial, status sosial, lintas status ekonomi, pendidikan budaya dan bahkan negara," ujar dia.

"Sehingga penanganan pun harus ditangani dengan cepat dengan SDM dan jaringan yang kuat," lanjut Ema.

Sebelumnya, Ema juga mengatakan sejak 2017 hingga 2020 kasus kekerasan seksual didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan persetubuhan.

Pada 2017 terjadi 5.065 kasus KDRT, 2.511 kasus persetubuhan, dan 2.981 kasus pencabulan.

Baca juga: Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Kemudian, pada 2018, ada 4.637 kasus persetubuhan, 3.695 kasus KDRT, dan 966 pencabulan.

Sementara itu, pada 2019, terjadi 5.591 kasus persetubuhan, 3.796 kasus KDRT, dan 981 kasus pencabulan.

Pada 2020, Bareskrim menangani 2.834 kasus prsetubuhan, 1.804 kasus KDRT, dan 1.518 kasus pencabulan.