Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, dalam menghadapi kontraksi ekonomi, pemerintah harus menggenjot belanja negara agar perekonomian tetap bergerak.

Eddy mengatakan, pemerintah bisa menggenjot perekonomian dengan memberikan stimulus dalam bentuk bantuan dana tunai agar daya beli masyarakat tidak turun.

"Di sini terlihat bahwa stimulus fiskal yang diberikan pemerintah belum tergelontorkan ke masyarakat, alias turun secara tersendat-sendat," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

"Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah bantuan dana tunai agar daya beli masyarakat tidak terus menurun," lanjut dia.

Baca juga: Perekonomian Jakarta Turun 8,22 Persen, BPS Sebut Terendah 10 Tahun Terakhir

Eddy mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat melalui kementerian dan lembaga untuk menghindari Indonesia dari resesi ekonomi.

Salah satunya, yaitu mengganti bantuan dalam bentuk barang ke dana tunai.

"Bansos dalam bentuk barang hendaknya diganti dengan dana tunai, mengingat masyarakat tidak terkendala keluar rumah lagi saat ini dan kebutuhan warga satu dengan lainnya tentu berbeda, sehingga bansos berupa uang tunai merupakan pilihan terbaik," ujar dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengatakan bahwa komponen yang mengalami kontraksi paling dalam adalah konsumsi rumah tangga.

Baca juga: Tepatkah Bantuan Rp 600.000 dari Pemerintah untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta?

Oleh karenanya, ia meminta, penyerapan anggaran sosial dan pemulihan ekonomi harus dipercepat agar Indonesia tak masuk resesi pada kuartal III tahun 2020.

"Data BPS menunjukkan bahwa kontraksi rumah tangga adalah sumber kontraksi tertinggi. Oleh karenanya seorang ibu rumah tangga perlu memegang uang agar ia bisa belanja beras, telur, sayuran dan kebutuhan rumah tangga lainnya supaya konsumsi rumah tangga tetap terjaga," tutur dia.

"Jika belanja pemerintah gagal menggerakkan perekonomian, niscaya gelombang PHK berikutnya akan memangkas daya beli yang masih tersisa saat ini," lanjut dia.

Diberitakan, Badan Pusat Statistik ( BPS) melaporkan, produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal II-2020 minus hingga 5,32 persen.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi yang Minus, dan Strategi Pemerintah Hadapi Resesi

Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen.

Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB triwulan II atas dasar harga berlaku Rp 3.687,7 triliun. Sementara itu, berdasarkan harga dasar konstan dengan tahun dasar 2010 adalah Rp 2.589,6 triliun.