Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Kompas.com - 06/08/2020, 15:05 WIB
Ilustrasi korupsi SHUTTERSTOCK/ATSTOCK PRODUCTIONSIlustrasi korupsi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana pada Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menyatakan, pemidanaan terhadap korporasi tidak bertujuan menghancurkan korporasi tersebut.

Agustinus mengatakan, pemidanaan terhadap korporasi justru bertujuan mendorong korporasi tidak berbuat jahat saat melakukan kegiatan usahanya.

"Pemidanaan korporasi sama sekali jauh tujuannya daripada menghancurkan korporasi, bukan, bukan untuk membunuh korporasi itu, tapi untuk menyehatkan korporasi itu," kata Agustinus dalam webinar bertajuk "Pencucian Uang, Pidana Korporasi, dan Penanganan Lintas Negara" yang disiarkan akun YouTube KPK, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Agustinus mengatakan, pemidanaan terhadap korporasi itu diharapkan menciptakan korporasi-korporasi yang bebas budaya kriminal seperti melakukan praktik suap dalam persaingan usaha.

Agustinus mengingatkan, kejahatan korporasi tidak hanya berdampak pada finansial teta[i juga dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Ia mencontohkan ketika korporasi memproduksi barang-barang tak sehat atau mencemari sungai yang dijadikan sumber air minum oleh masyarakat.

"Kejahatan korporasi juga mengakibatkan hilangnya nyawa, penderitaan yang luar biasa, yang kalau kita bandingkan kejahatan perorangan, ternyata kejahatan korporasi bisa menghilangkan nyawa jauh lebih banyak dibandingkan kejahatan perorangan," kata Agustinus.

Ia juga mengatakan, pemidanaan korporasi berkaitan dengan pertimbangan keadilan karena menghukum pejabat korporasi saja tidak cukup bila kejahatan yang dilakukan berskala besar.

"Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang kita kejar, kita jerat itu sekadar profesional yang setiap waktu bisa diganti. Dia dipenjara, ganti lagi, pasang iklan dalam satu minggu dapat direktur yang baru," kata Agustinus.

Selain itu, pemidanaan terhadap korporasi diperlukan untuk memaksimalkan sanksi finansial yang harus dibayarkan korporasi. 

Baca juga: Di Sidang MK, Pemohon Sebut UU Minerba sebagai Pesanan Korporasi Besar

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan, KPK berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menjerat korporasi.

"Ke depan KPK berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang dengan pelaku korporasi. Hal ini tentu dimaksudkan untuk memaksimalkan asset recovery atau pengembalian uang hasil korupsi kepada negara," kata Nawawi.

Menurut dia, hingga 2019 KPK telah menetapkan enam korporasi sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Penetapan Paslon Pilkada 2020 Disampaikan Lewat Papan Pengumuman dan Situs Web KPU

Hasil Penetapan Paslon Pilkada 2020 Disampaikan Lewat Papan Pengumuman dan Situs Web KPU

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Tak Berkecil Hati Hadapi Pandemi

Wapres Ma'ruf Amin Minta Tak Berkecil Hati Hadapi Pandemi

Nasional
Lengkap, Isi Pidato Presiden Jokowi Saat Sidang Umum PBB

Lengkap, Isi Pidato Presiden Jokowi Saat Sidang Umum PBB

Nasional
UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Nasional
Dunia Impian Belum Tercapai, Jokowi Minta PBB Berbenah

Dunia Impian Belum Tercapai, Jokowi Minta PBB Berbenah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Indonesia Diminta Belajar dari Singapura dan AS

Pilkada di Tengah Pandemi, Indonesia Diminta Belajar dari Singapura dan AS

Nasional
Sandiaga Uno Masuk Timses Pemenangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan

Sandiaga Uno Masuk Timses Pemenangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan

Nasional
Jokowi: Palestina Satu-satunya Negara Peserta KAA yang Belum Merdeka

Jokowi: Palestina Satu-satunya Negara Peserta KAA yang Belum Merdeka

Nasional
KPU Umumkan Paslon Pilkada secara Daring

KPU Umumkan Paslon Pilkada secara Daring

Nasional
Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Nasional
Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X