Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Kompas.com - 06/08/2020, 14:46 WIB
Yunus Husein TRIBUNNEWS/HERUDINYunus Husein

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan ( PPATK) Yunus Husein mengatakan, aparat penegak hukum belum banyak merapkan pasal pencucian uang terhadap kasus korupsi yang mereka tangani.

Yunus menilai, rendahnya penerapan pasal pencucian uang itu akan berpengaruh pada upaya pengembalian aset atau asset recovery yang tidak akan berjalan optimal.

" KPK saja sampai 2019 baru 19 kasus saya kira, polisi jaksa saya kira tidak sampai 10 kasus ya. Jadi sedikit sekali," kata Yunus dalam webinar bertajuk ' Pencucian Uang, Pidana Korporasi, dan Penanganan Lintas Negara' yang disiarkan akun Youtube KPK, Kamis (6/8/2020).

"Bagaimana mau lakukan asset recovery kalau penegakan yang follow the money ini kurang banyak dimanfaatkan," sambungnya.

Baca juga: KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Menurut Yunus, penggunaan pasal pencucian uang yang masih rendah itu dapat disebabkan oleh kesulitan dalam hal pembuktian.

"Mungkin karena kurang sama persepsi kemudian malas cari alat bukti karena harus membuktikan dua tindak pidana ataupun oleh sebab-sebab lain, ini sangat-sangat sedikit dipakai," kata Yunus.

Yunus berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini dapat menunjukkan komitmennya dalam menerapkan pasal pencucian uang dan mengoptimalkan asset recovery.

Pasalnya, kata Yunus, hanya ada 4,7 persen dari seluruh perkara yang ditangani KPK yang kemudian dijerat dengan pasal pencucian uang.

Baca juga: Wawan Adik Ratu Atut Lepas dari Tuntutan Pencucian Uang

"Mudah-mudahan dengan ketua yang baru, Pak Firli dan kawan-kawan, komitmennya ingin gencar mengejar korporasi dan menerapkan undang-undang TPPU juga ya," ujar Yunus.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan KPK berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menjerat korporasi.

"Ke depan KPK berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang dengan pelaku korporasi. Hal ini tentu dimaksudkan untuk memaksimalkan asset recovery atau pengembalian uang hasil korupsi kepada negara," kata Nawawi.

Ia menuturkan, hingga 2019, KPK telah menetapkan enam korporasi sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Minta Tak Berkecil Hati Hadapi Pandemi

Wapres Ma'ruf Amin Minta Tak Berkecil Hati Hadapi Pandemi

Nasional
Lengkap, Isi Pidato Presiden Jokowi Saat Sidang Umum PBB

Lengkap, Isi Pidato Presiden Jokowi Saat Sidang Umum PBB

Nasional
UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Nasional
Dunia Impian Belum Tercapai, Jokowi Minta PBB Berbenah

Dunia Impian Belum Tercapai, Jokowi Minta PBB Berbenah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Indonesia Diminta Belajar dari Singapura dan AS

Pilkada di Tengah Pandemi, Indonesia Diminta Belajar dari Singapura dan AS

Nasional
Sandiaga Uno Masuk Timses Pemenangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan

Sandiaga Uno Masuk Timses Pemenangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan

Nasional
Jokowi: Palestina Satu-satunya Negara Peserta KAA yang Belum Merdeka

Jokowi: Palestina Satu-satunya Negara Peserta KAA yang Belum Merdeka

Nasional
KPU Umumkan Paslon Pilkada secara Daring

KPU Umumkan Paslon Pilkada secara Daring

Nasional
Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Nasional
Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Nasional
Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X