Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat komunikasi Publik Universitas Indonesia (UI) Irwansyah mempertanyakan kampanye penggunaan masker yang digalakkan pemerintah saat ini.

Sebab, menurut dia, masyarakat sudah sadar pentingnya menggunakan masker.

“Ketika sekarang ada gerakan kampanye menggunakan masker untuk siapa lagi? Masyarakat sudah tahu,” kata Irwansyah saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

“Sekarang sebagian besar masyarakat sudah tahu dan peduli bahkan sadar tentang penggunaan masker baik untuk dirinya maupun orang lain,” tutur dia.

Menurut Irwansyah kampanye untuk menggunakan masker lebih tepat ditujukan kepada figur publik yang menganggap Covid-19 tidak berbahaya.

Baca juga: Pemerintah Tidak Tegas, Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Terlambat

Sebab, saat ini ada tokoh-tokoh anti sains dan menganggap masker tidak penting.

“Apalagi masih ada pejabat publik, tokoh publik, dan public figure dalam masyarakat yang sepertinya 'anti sains' karena menggunakan masker tidak penting,” ujar Irwansyah.

“Jadi sebenarnya gerakan kampanye menggunakan masker bisa saja untuk kelompok ini, bukan untuk publik sendiri,” tutur dia.

Irwansyah menyebut, kampanye penggunaan masker sudah terlambat jika dilakukan pemerintah saat ini.

Sebab, kata dia, seharusnya program itu dibuat pemerintah jauh sebelum  Covid-19 masuk ke Indonesia.

“Program kampanye masker pemerintah sebenarnya sudah sangat terlambat, apalagi setelah Indonesia mengetahui Covid-19 sejak akhir Januari 2020,” kata Irwansyah

Baca juga: Pemerintah Bentuk Program untuk Kampanyekan Penggunaan Masker

Lebih lanjut, kata dia, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terlihat tidak tegas.

Sebab, awal mula anjuran pemerintah terkait penggunaan masker adalah untuk orang yang sakit.

“Plin plan pemerintah terlihat dari ketidaktegasan dalam penggunaan masker. Awalnya yang diminta menggunakan masker adalah yang sakit. Ini menjadi stigma bahwa yang sakit yang berbahaya. Padahal saat itu tes belum diberlakukan,” ujar Irwansyah.

“Kemudian semua orang diminta menggunakan masker baik yang sakit ataupun tidak sakit,” lanjut dia.

Menurut Irwansyah, komunikasi pemerintah seharusnya lebih pada upaya-upaya penanganan Covid-19 seperti Vaksin.

“Saat ini yang diperlukan adalah program mengatasi istilahnya ‘coping’ dalam menghadapi lamanya pandemi hingga terjadi 'herd immunity' dan penggunaan vaksin untuk imunitas terhadap Covid-19,” kata pakar komunikasi Universitas Indonesia ini.

Baca juga: Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

“Penggunaan masker hanya menunda oleh karena jika dikampanyekan lagi saat ini terlihat pemerintah tidak memahami substansi permasalahan dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan mulai menggencarkan kampanye
penggunaan masker.

Hal itu akan dilakukan dengan membentuk program khusus sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) pada Senin (3/8/2020) lalu.

"Pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK akan membentuk program untuk menggencarkan kampanye penggunaan masker," ujar Muhadjir, dilansir dari situs resmi Kemenko PMK, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Mendagri: Masker Jadi Senjata Utama Melawan Virus Corona

Program tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, seperti pengukuhan duta masker untuk kampanye penggunaan masker, pembagian bantuan sosial (bansos) yang disertai masker, sosialisasi penegakan hukum dan disiplin secara masif, serta iklan layanan masyarakat.

Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di tempat umum seperti pasar tradisional maupun modern, stasiun, terminal, hingga tempat ibadah, juga akan menjadi sasaran kampanye penggunaan masker.

"Sasaran utama kampanye ini adalah masyarakat yang berkegiatan di pasar tradisional, modern, terminal, stasiun, fasilitas umum, tempat ibadah, kegiatan keagamaan ruang terbuka publik, tempat tinggal bersama seperti panti, mereka yang beraktivitas di jalan, dan sebagainya," kata Muhadjir.