Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kompas.com - 06/08/2020, 13:20 WIB
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakhrulloh usai Rapat Kerja Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRADirektur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakhrulloh usai Rapat Kerja Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, setidaknya ada tiga data dari Dukcapil yang bisa dimanfaatkan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum.

Pertama, yakni data kependudukan yang bersifat perseorangan.

Zudan menuturkan, data Dukcapil terdiri data perseorangan by name by address dan data agregat.

Sementara saat ini terdapat data 268 juta penduduk Indonesia by name by address dalam big data kependudukan Dukcapil.

"Misalnya, saat jaksa penyidik hendak mengecek data penduduk yang sedang diperiksa, maka Dukcapil memberikan hak akses data penduduk untuk dicocokkan," kata Zudan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

"Boleh menggunakan data NIK. Lembaga pengguna diberikan hak akses melalui username password sembari dijaga kerahasiaan data pribadi yang terdapat di dalamnya," lanjutnya.

Kedua, seandainya tersangka bungkam tidak mau bicara, maka data sidik jari yang bersangkutan juga bisa dengan mudah diverifikasi.

Zudan menuturkan, kira-kira butuh 20 detik untuk mencocokkan data dengan penduduk yang sudah merekam data e-KTP.

"Saat ini penduduk yang sudah merekam data kurang lebih 192 juta dari target 196 juta," ungkap Zudan.

Selanjutnya ketiga, verifikasi bisa menggunakan teknologi face recognition atau pemindai wajah.

Baca juga: Dukcapil: E-KTP Djoko Tjandra yang Dibuat 8 Juni Masih Berlaku

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Nasional
Dunia Impian Belum Tercapai, Jokowi Minta PBB Berbenah

Dunia Impian Belum Tercapai, Jokowi Minta PBB Berbenah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Indonesia Diminta Belajar dari Singapura dan AS

Pilkada di Tengah Pandemi, Indonesia Diminta Belajar dari Singapura dan AS

Nasional
Sandiaga Uno Masuk Timses Pemenangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan

Sandiaga Uno Masuk Timses Pemenangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan

Nasional
Jokowi: Palestina Satu-satunya Negara Peserta KAA yang Belum Merdeka

Jokowi: Palestina Satu-satunya Negara Peserta KAA yang Belum Merdeka

Nasional
KPU Umumkan Paslon Pilkada secara Daring

KPU Umumkan Paslon Pilkada secara Daring

Nasional
Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Nasional
Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Nasional
Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Nasional
Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Minta Rivalitas dalam Penanganan Covid-19 Dihilangkan

Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Minta Rivalitas dalam Penanganan Covid-19 Dihilangkan

Nasional
Tolak Klaster Pendidikan Masuk RUU Cipta Kerja, Organisasi Pendidikan Beri 12 Catatan

Tolak Klaster Pendidikan Masuk RUU Cipta Kerja, Organisasi Pendidikan Beri 12 Catatan

Nasional
Hari Ini, KPU Gelar Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020

Hari Ini, KPU Gelar Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020

Nasional
Mahfud Sebut Pelaksanaan Maklumat Kapolri untuk Pilkada 2020 sebagai Tindakan Terakhir

Mahfud Sebut Pelaksanaan Maklumat Kapolri untuk Pilkada 2020 sebagai Tindakan Terakhir

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Harian Tertinggi 22 September, Satgas Sebut Sepekan Terakhir Naik 18,9 Persen

Angka Kematian Pasien Covid-19 Harian Tertinggi 22 September, Satgas Sebut Sepekan Terakhir Naik 18,9 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X