KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Kompas.com - 06/08/2020, 12:56 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/AKBARr NUGROHO GUMAYWakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nawawi Pomolango menyampaikan, KPK akan memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi atau pencucian uang yang dilakukan korporasi.

Nawawi mengatakan, penanganan tindak pidana bagi korporasi bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian uang hasil tindak pidana ke kas negara.

"Ke depan KPK berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang dengan pelaku korporasi. Hal ini tentu dimaksudkan untuk memaksimalkan asset recovery atau pengembalian uang hasil korupsi kepada negara," kata Nawawi dalam sebuah webinar, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: KPK Berencana Ubah Strategi Penanganan Dugaan Korupsi Korporasi

Nawawi menuturkan, hingga 2019, KPK telah menetapkan enam korporasi sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang.

Dari enam korporasi itu, PT Duta Graha Indah atau PT Nusa Konstruksi Enjineering telah diputus bersalah dalam kasus korporasi proyek pemerintah sedangkan PT Putra Ramadhan dinyatakan bersalah dalam kasus pencucian uang.

Nawawi melanjutkan, KPK juga akan terus meningkatkan kerja sama antarnegara untuk menangani kasus korupsi lintas negara.

Ia mencontohkan, KPK yang harus bekerja sama dengan FBI dan lembaga lain di Amerika Serikat untuk menelusuri bukti-bukti dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik.

Baca juga: Cegah Korupsi Korporasi, 6 Kementerian Tandatangani MoU Beneficial Ownership

"KPK memang harus bekerja sama dengan dua lembaga di Amerika tersebut karena banyak bukti yang harus didapatkan oleh KPK dengan mengumpulkannya di Amerika," ujar Nawawi.

Ia menambahkan, kerja sama lintas negara tersebut juga sudah membuahkan hasil saat KPK menangani kasus suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat pada PT Garuda Indonesia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut Belum Ada Perubahan Penulisan Angka Kematian akibat Covid-19

Satgas Sebut Belum Ada Perubahan Penulisan Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Nasional
Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Nasional
KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X