Bareskrim Tangani 1.804 Kasus KDRT dan 2.834 Persetubuhan pada Januari-Juni

Kompas.com - 06/08/2020, 11:58 WIB
Ilustrasi KOMPAS.COM/IlustrasiIlustrasi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal (Polri) menangani 1.804 kasus kekerasan dalam tumah tangga (KDRT) dan 2.834 kasus persetubuhan sejak Januari hingga Juni 2020.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri Kompol Ema Rahmawati dalam webinar bertajuk "Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif", Kamis (6/8/2020).

"Mulai dari kasus KDRT yang menonjol dan persetubuhan," kata Ema.

Baca juga: Aksi KDRT Terekam Kamera CCTV, Anak Korban Terlihat Melompat Ketakutan

Selain itu, Bareskrim, khususnya Unit PPA, juga menangani 1.518 kasus pencabulan, 814 kasus perkosaan, 266 kasus porno/aksi, dan lima kasus eksperimen seksual.

Ema juga mengatakan,sejak tahun 2017, kasus kekerasan seksual didominasi oleh kasus KDRT, persetubuhan dan pencabulan.

Pada 2017 terjadi 5.065 kasus KDRT, 2.511 kasus persetubuhan, dan 2.981 kasus pencabulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, pada 2018, ada 3.695 kasus KDRT, 4.637 kasus persetubuhan, dan 966 pencabulan.

Sementara itu, pada 2019 terjadi 5.591 kasus persetubuhan, 3.796 kasus KDRT dan 981 kasus pencabulan.

"Itu adalah data kasus yang ditangani oleh kami peroleh khususnya Dir PPA di 2017 sampai 2020 bulan Juni," ucap dia.

Dilansir dari VOA (5/4/2020) Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi akibat pandemi virus corona telah menyebabkan meningkatnya kasus KDRT pada wanita dan anak-anak perempuan.

Baca juga: Polres Jakut Usut Dugaan KDRT yang Dilakukan Perwira Polisi

Dia mengatakan, bagi wanita dan anak perempuan, ancaman terbesar justru datang dari tempat di mana seharusnya mereka paling aman, yakni rumah.

"Maka, hari ini saya membuat seruan baru untuk perdamaian di seluruh rumah di dunia," kata Guterres.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Nasional
Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Nasional
Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Nasional
Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Nasional
Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Nasional
Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Nasional
Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Nasional
Ridwan Kamil Akui Sedang Cari Parpol untuk Pilkada atau Pilpres 2024

Ridwan Kamil Akui Sedang Cari Parpol untuk Pilkada atau Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Nasional
Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Nasional
Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Nasional
Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.