Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia, KPK Panggil Bupati Blora

Kompas.com - 06/08/2020, 11:05 WIB
Bupati Blora Djoko Nugroho usai menjalani pemeriksaan di Kejati Jateng, Rabu (6/11/2019). ANTARA/ I.C.SenjayaBupati Blora Djoko Nugroho usai menjalani pemeriksaan di Kejati Jateng, Rabu (6/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Blora Djoko Nugroho, Kamis (6/8/2020) hari ini.

Djoko akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia Tahun 2007-2017.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (eks Direktur Utama PT DI, Budi Santoso)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Selain Djoko, dua saksi lain yang dipanggil penyidik adalah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Basarnas Suhardi dan Komisaris PT Quartagraha Adikarsa Susinto Entong.

Baca juga: Periksa Saksi, KPK Gali Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Sebelumnya, eks Dirut PT DI Budi Santoso dan eks Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zaini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT DI.

Dalam kasus ini, Budi dan Irzal diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta dollar AS karena melakukan penjualan dan pengadaan fiktif.

Uang tersebut merupakan uang yang dibayarkan PT DI kepada enam perusahaan mitra atau agen yang bekerja sama dengan PT DI meski mitra atau agen itu tidak pernah melakukan pekerjaannya.

Baca juga: Kasus Korupsi PT DI, Eks Pejabat Kemensetneg Dipanggil KPK

"Seluruh mitra yang seharusnya melakukan pengerjaan, tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera di dalam surat perjanjian. Itulah kita menyimpulkan bahwa terjadi pengerjaan fiktif," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (12/6/2020).

Atas perbuatannya, Budi dan Irzal disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

Nasional
AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

Nasional
Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Nasional
'Perempuan Selalu Ditempatkan di Posisi Bersalah Meskipun Ia Korban...'

"Perempuan Selalu Ditempatkan di Posisi Bersalah Meskipun Ia Korban..."

Nasional
BIN: Mutia Disuntik Vaksin Covid-19 di Poliklinik, Bukan Rumah

BIN: Mutia Disuntik Vaksin Covid-19 di Poliklinik, Bukan Rumah

Nasional
Para Korban Disebut Sudah Menunggu RUU PKS untuk Disahkan, Ini Alasannya

Para Korban Disebut Sudah Menunggu RUU PKS untuk Disahkan, Ini Alasannya

Nasional
KSAD Harap Prajuritnya Lebih Andal Usai Jalani Pembinaan di Istiqlal

KSAD Harap Prajuritnya Lebih Andal Usai Jalani Pembinaan di Istiqlal

Nasional
Aktor dan Aktris Lansia Divaksin Covid-19, Menko PMK: Upaya Hidupkan Industri Film dan Hentikan Wabah

Aktor dan Aktris Lansia Divaksin Covid-19, Menko PMK: Upaya Hidupkan Industri Film dan Hentikan Wabah

Nasional
KPK Terus Kumpulkan Bukti-bukti Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Cipayung

KPK Terus Kumpulkan Bukti-bukti Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Cipayung

Nasional
DPR Harapkan Dukungan Semua Pihak untuk Bisa Sahkan RUU PKS

DPR Harapkan Dukungan Semua Pihak untuk Bisa Sahkan RUU PKS

Nasional
Hari Lanjut Usia Nasional, Pemerintah Akan Canangkan Kawasan Ramah Lansia

Hari Lanjut Usia Nasional, Pemerintah Akan Canangkan Kawasan Ramah Lansia

Nasional
Airlangga: Target Vaksinasi Covid-19 Dinaikkan Bertahap hingga Capai 1 Juta Per Hari

Airlangga: Target Vaksinasi Covid-19 Dinaikkan Bertahap hingga Capai 1 Juta Per Hari

Nasional
Menko PMK Sebut Insan Perfilman Indonesia Dapat Prioritas Vaksin Covid-19

Menko PMK Sebut Insan Perfilman Indonesia Dapat Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Sekarang, Laporkan Kekerasan Perempuan dan Anak Bisa Lewat Call Center SAPA 129

Sekarang, Laporkan Kekerasan Perempuan dan Anak Bisa Lewat Call Center SAPA 129

Nasional
Wamenkes Akui Berat Tuntaskan Vaksinasi Covid-19 Dalam Satu Tahun

Wamenkes Akui Berat Tuntaskan Vaksinasi Covid-19 Dalam Satu Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X