Kompas.com - 06/08/2020, 10:25 WIB
Warga melintas di dekat mural bergambar tenaga medis dan Virus Corona di kawasan Bantul, Yogyakarta, Selasa (23/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu mengingatkan warga agar waspada terhadap Covid-19 sekaligus mendukung perjuangan tenaga medis yang menjadi garis terdepan dalam penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/ANDREAS FITRI ATMOKOWarga melintas di dekat mural bergambar tenaga medis dan Virus Corona di kawasan Bantul, Yogyakarta, Selasa (23/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu mengingatkan warga agar waspada terhadap Covid-19 sekaligus mendukung perjuangan tenaga medis yang menjadi garis terdepan dalam penanganan COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Harian Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritik jenis sanksi yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Saleh menilai, jenis-jenis sanksi yang ditetapkan pemerintah bagi mereka yang melanggar aturan pencegahan Covid-19 belum tentu memberikan efek jera.

"Kalau teguran lisan dan tertulis, saya kira sudah biasa. Sekarang pun, para petugas sudah sering melakukan teguran seperti itu. Sayangnya, pelanggaran tetap saja terjadi," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

"Kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Masalahnya adalah apakah sanksi-sanksi di atas bisa dilaksanakan dengan baik? Lalu, apakah sanksi-sanksi tersebut bisa menimbulkan efek jera?" tuturnya.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Inpres, Atur Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Saleh mengatakan, Inpres tersebut baru bisa diaplikasikan setelah pemerintah daerah menyusun dan menetapkan bentuk aturan di daerah masing-masing.

Dalam hal ini, Saleh meminta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk ikut mengawasi Pemda dalam menyusun aturan pencegahan Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Menteri Dalam Negeri harus memonitor pembuatan peraturan kepala daerah ini. Kalau perlu, Mendagri memberikan batas waktu," kata Saleh.

"Dengan begitu, turunan inpres tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, dirinya mendukung diterbitkannya Inpres tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Baca juga: Inpres Jokowi: Tempat Usaha yang Langgar Protokol Kesehatan Ditutup Sementara

Sebab, kata Saleh, peraturan tersebut dibuat bukan untuk kepentingan pemerintah tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat.

"Diharapkan, dengan Inpres tersebut, penanganan dan pemutusan mata rantai covid-19 di Indonesia akan segera tercapai," tuturnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres tersebut di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Program untuk Kampanyekan Penggunaan Masker

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Dipulangkan, 60 Orang Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Divaksin Covid-19

Sebelum Dipulangkan, 60 Orang Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Divaksin Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 di Luar Jawa Naik, Menkes: Secara Nasional Terlihat Ada Penurunan

Kasus Covid-19 di Luar Jawa Naik, Menkes: Secara Nasional Terlihat Ada Penurunan

Nasional
Anggota DPR: Jangan karena Kejar Terget Vaksinasi, Prokes Diabaikan

Anggota DPR: Jangan karena Kejar Terget Vaksinasi, Prokes Diabaikan

Nasional
LIVE STREAMING: Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Level 4

LIVE STREAMING: Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Level 4

Nasional
Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.568 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jatim

UPDATE: Sebaran 1.568 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jatim

Nasional
KPK Tahan Tersangka Rudi Hartono Iskandar Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tahan Tersangka Rudi Hartono Iskandar Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Menkes: Pesan Presiden, Vaksinasi di 7 Provinsi Jawa-Bali Harus Dipercepat

Menkes: Pesan Presiden, Vaksinasi di 7 Provinsi Jawa-Bali Harus Dipercepat

Nasional
UPDATE: Spesimen yang Diperiksa Jeblok, Hanya 151.216, Positivity Rate Versi PCR 39,48 Persen

UPDATE: Spesimen yang Diperiksa Jeblok, Hanya 151.216, Positivity Rate Versi PCR 39,48 Persen

Nasional
Gus Menteri Minta Mahasiswa Tingkatkan Produktivitas

Gus Menteri Minta Mahasiswa Tingkatkan Produktivitas

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Tambah 32.807, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.842.345 Orang

UPDATE 2 Agustus: Tambah 32.807, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.842.345 Orang

Nasional
UPDATE 2 Agustus Ada 109.374 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 2 Agustus Ada 109.374 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Ada 523.164 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 2 Agustus: Ada 523.164 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Sebaran 22.404 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Tengah

UPDATE 2 Agustus: Sebaran 22.404 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Tengah

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X