Koalisi Buruh: Banyak Pekerja Migran yang Dideportasi dari Malaysia Terpisah dari Keluarga

Kompas.com - 06/08/2020, 09:41 WIB
Sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru tiba antre untuk pengecekan suhu tubuh di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (21/5/2020). Sebanyak 293 PMI asal Malaysia dipulangkan melalui Batam dan akan dikarantina sementara hingga ada hasil pengecekan kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/M N Kanwa/nz ANTARA FOTO/M N KanwaSejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru tiba antre untuk pengecekan suhu tubuh di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (21/5/2020). Sebanyak 293 PMI asal Malaysia dipulangkan melalui Batam dan akan dikarantina sementara hingga ada hasil pengecekan kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/M N Kanwa/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Buruh Migran Berdaulat mengungkapkan para deportan Indonesia berharap bisa bertemu dengan sanak-keluarga setelah terpisah dalam gelombang deportasi dari Sabah, Malaysia, pada Juni 2020.

"Para deportan yang terpisah dengan keluarganya berharap dapat dibantu proses pemulangan keluarganya yang masih tinggal di Sabah," ujar Koordinator Koalisi Buruh Migran Berdaulat, Musdalifah Jamal dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2020).

Musdalifah menuturkan, kebanyakan para deportan juga berharap dapat kembali ke Sabah agar bisa berkumpul kembali dengan Keluarga.

Menurutnya, para deportan telah menganggap, bahwa kampung halaman mereka tak lain adalah Sabah.

Baca juga: Sakit Setelah Dideportasi dari Malaysia, Tiga Buruh Migran Diisolasi

Hal itu tak lepas karena mereka lahir atau sudah bertahun-tahun di Sabah.

"Sebagian dari para deportan tidak mengenal atau tidak pernah menginjak kampung halaman keluarganya di Indonesia," kata Musdalifah.

Kendati demikian, tak sedikit para deportan yang mengaku tak ingin kembali ke Sabah.

Pengalaman traumatik selama di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Sabah menjadi salah satu penyebab mereka enggan kembali ke "Negeri Jiran".

"Sebagian yang lain mengaku tidak ingin kembali lagi ke Sabah dan memilih berkumpul di Indonesia. Pengalaman di PTS cukup membekas dan menyisakan trauma," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Buruh Migran Berdaulat melaporkan ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) tak berdokumen sempat ditahan di Pusat Tahanan Sementara (PTS), Sabah, Malaysia, sebelum akhirnya dideportasi ke Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Laporan tersebut disusun Tim Pencari Fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat sejak Mei hingga Juli 2020 dengan mewancarai 33 migran yang berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Deportan, beberapa statmen yang kami wawancarai, mayoritas diberlakukan seperti binatang," ujar Koordinator Koalisi Buruh Migran Berdaulat, Musdalifah Jamal dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/7/2020).

Musdalifah menjelaskan, mereka ditahan di PTS Sabah sejak Desember 2019 dan baru dibebaskan pada Juni 2020.

Dalam temuannya, para migran menjalani penahanan di PTS Sabah dengan perlakuan tidak manusiawi. Pasalnya, penahanan yang berkepanjangan telah merenggut kebebasan tanpa alasan terhadap ribuan deportan.

Baca juga: Melihat Anak Buruh Migran di Bawah Atap Kampung Belajar Tanoker

Bahkan, perlakuan tidak manusiawi tersebut juga dialami perempuan dan anak, termasuk perempuan hamil.

"Sehingga menghasilkan dampak berlapis," kata dia.

Dalam temuan lainnya, para migran ternyata ditahan dalam kondisi kesehatan yang buruk, termasuk menyangkut permasalahan kejiwaan dan tekanan mental.

Musdalifah mengungkapkan, mayoritas migran yang ditahan mengalami penyakit kulit akut.

Menurut Musdalifah, kondisi PTS Sabah juga minim akses air bersih dan makanan yang layak. Sebab, beberapa makanan yang diberikan petugas kerap dalam kondisi basi dan tercampur rumput.

Ia juga menyesalkan, periode penahanan di PTS lebih lama dari hukuman resmi penjara. Seharusnya, beberapa deportan sudah dilepaskan sejak Januari hingga Februari.

"Tetapi banyak dari mereka yang dibebaskan, di deportasi pada Juni hingga Juli. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Utara terkait dengan proses penundaan sementara deportasi," terang dia.

Selain itu, keluarga migran yang sama-sama ditahan tidak dapat bertemu dan berkomunikasi di PTS Sabah.

Musdalifah juga mendapati temuan, bahwa PTS Sabah menjadi sarana berbisnis dan pemerasan terhadap pekerja migran tidak berdokumen.

Baca juga: Buruh Migran Positif Covid-19, Mengaku Diteror Hantu Saat Karantina

"Beberapa deportan mengatakan pengiriman uang dikirimkan oleh kerabat atau keluarganya itu sering dipotong oleh petugas PTS. Begitu pun ketika keluarganya mengirim makanan, makanan yang sampai di deportan hanya sampai setengahnya karena diambil petugas PTS," ungkapnya.

Adapun metodologi pencarian fakta tersebut dilakukan dengan cara melakukan penelusuran lapangan sejak Mei hinhga Juli.

Tim Pencari Fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat juga melakukan wawancara terhadap 33 pekerja migran yang dideportasi dari Sabah. Yakni sebanyak 17 pria, 15 perempuan, dan 1 anak yang berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

Nasional
Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Nasional
Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Nasional
Gempa 7,1 Guncang Sulawesi Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa 7,1 Guncang Sulawesi Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Bertambah 4, Total Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi 47 Orang

Bertambah 4, Total Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi 47 Orang

Nasional
Kasus Masih Tinggi, Satgas Covid-19: Dampak PPKM Baru Tampak di Pekan Ketiga

Kasus Masih Tinggi, Satgas Covid-19: Dampak PPKM Baru Tampak di Pekan Ketiga

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI

KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI

Nasional
Komjen Listyo Sigit Segera Susun Rencana Aksi Kapolri

Komjen Listyo Sigit Segera Susun Rencana Aksi Kapolri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Diharapkan Bikin Polri Kian Dipercaya Publik

Komjen Listyo Sigit Diharapkan Bikin Polri Kian Dipercaya Publik

Nasional
Hingga Saat Ini, Polri Masih Buru 11 Anggota MIT Pimpinan Ali Kalora

Hingga Saat Ini, Polri Masih Buru 11 Anggota MIT Pimpinan Ali Kalora

Nasional
Pembatasan Jawa-Bali Diperpanjang, Satgas Covid-19: Hasil Tahap Pertama Belum Maksimal

Pembatasan Jawa-Bali Diperpanjang, Satgas Covid-19: Hasil Tahap Pertama Belum Maksimal

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Jawa-Bali Akan Terus Dilanjutkan jika Masyarakat Tak Disiplin

Satgas Covid-19: PPKM Jawa-Bali Akan Terus Dilanjutkan jika Masyarakat Tak Disiplin

Nasional
Sebaran 346 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Jateng Catat 101

Sebaran 346 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Jateng Catat 101

Nasional
BNPB: Aceh dan Sumatera Utara Masuk Kategori Siaga Banjir dan Banjir Bandang

BNPB: Aceh dan Sumatera Utara Masuk Kategori Siaga Banjir dan Banjir Bandang

Nasional
Indonesia Berharap AS Perkuat Kerja Sama di Sektor Ketahanan Kesehatan

Indonesia Berharap AS Perkuat Kerja Sama di Sektor Ketahanan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X