Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi di Pilkada.

Hal ini disampaikan lantaran serangan siber masif menyerang berbagai platform digital, termasuk platform milik KPU RI.

"Bahwa serangan siber begitu luar biasa, termasuk serangan siber di digital ekonomi dan Pak Arief (Arief Budiman, Ketua KPU) sendiri sudah merasakan itu ada serangan siber terhadap KPU," kata Johnny dalam audiensi virtual bersama Kompas Gramedia Grup, Rabu (5/8/2020) malam.

Baca juga: Lewat Karikatur, Relawan Gibran Ajak Semua Elemen Wujudkan Pilkada Solo Damai

"Makanya security data harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi data bridge Pilkada," lanjutnya.

Johnny memahami bahwa serangan siber yang terjadi di platform digital milik KPU selama ini tak menembus "jantung" database. Namun demikian, "unethical hacking" nyata terjadi.

Berkaitan dengan hal ini, Johnny menyebut, ada 2 hal besar yang harus diperhatikan. Pertama, penguatan security system data, kedua yakni dukungan sumber daya manusia (SDM) dalam digital securtiy system itu sendiri.

Kedua hal itu harus dipastikan penerapannya, supaya serangan siber tak jadi persoalan di Pilkada.

"Jaga data kita di data-data center kita, jangan sampai dengan serangan siber yang luar biasa mengakibatkan gangguan terhadap keseluruhan output Pilkada kita," ucap Johnny.

Johnny mengaku, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada 2020, dalam hal ini infrastruktur penunjang telekomunikasi.

Dukungan itu diwujudkan Kominfo dengan membangun 1.209 menara base transceiver station (BTS) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia.

"Tahun ini kami membangun 1.209 BTS baru di seluruh wilayah 3T untuk memberikan dukungan salah satunya Pilkada ini," kata dia.

Baca juga: KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.