Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Kompas.com - 05/08/2020, 20:50 WIB
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat meninjau kesiapan mencrgah penyebaran virus Corona di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (19/3/2020). Dokumentasi/Humas Ombudsman RIAnggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat meninjau kesiapan mencrgah penyebaran virus Corona di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (19/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com -  Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan dalam Hasil Kajian Cepat Penyelenggaraan, Pembimbingan, dan Pengawasan Asimilasi dan Integrasi di tengah pandemi Covid-19.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, salah satu temuan Ombudsman adalah petugas Balai Pemasyarakatan yang sulit berkomunikasi dengan klien karena kontak tak dapat dihubungi.

"Ombudsman menemukan di Bapas Pati terdapat 23 orang napi asimilasi yang hilang kontak dikarenakan nomor kontak yang diberikan tidak dapat dihubungi dan beberapa tidak memiliki kontak," kata Adrianus dalam siaran pers, Rabu (5/8/2020).

Selain itu, terdapat pula beberapa alamat klien yang tidak ditemukan dan tidak sesuai dengan data awal yang tertera pada surat keputusan.

"Kejadian serupa juga dialami oleh Bapas daerah lain," ujar Adrianus.

Baca juga: 236 Napi Asimilasi Kembali Berbuat Pidana, Yasonna: Mayoritas Pelaku Pencurian

Adrianus mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19 ini, beban petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memang lebih berat karena tidak dapat memantau keberadaan para klien secara langsung.

Apalagi, jumlah petugas PK tak sebanding dengan jumlah klien yang menjalani asimilasi dan integrasi.

Atas temuan tersebut, Ombudsman menyarankan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan pembekalan, pengarahan dan assessment kepada narapidana yang akan menjalani asimilasi dan integrasi.

"Sehingga ketika berada di tengah masyarakat, klien lebih patuh terhadap ketentuan asimilasi maupun integrasi sesuai peraturan perundang-undangan," kata Adrianus.

Baca juga: Eks Napi Asimilasi Ajak 2 Teman Curi Motor Bidan di Parkiran Puskesmas

Ombudsman juga menyarankan agar jumlah petugas PK dapat disesuaikan dengan jumlah klien agar pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan optimal.

Adapun metode pengambilan data dalam kajian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi.

Wawancara dilakukan secara daring diikuti oleh beberapa Kepala Balai Pemasyarakatan seperti Bapas Jakarta Timur, Jakarta Utara, Bapas Metro Lampung, Bapas Pati Jawa Tengah, Bapas Surakarta, Bapas Makassar, dan Bapas Malang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Nasional
Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Nasional
Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Nasional
Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X