Kompas.com - 05/08/2020, 17:46 WIB
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam konferensi pers yang digelar daring, Rabu (3/6/2020). KOMPAS.com/TSARINAKetua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam konferensi pers yang digelar daring, Rabu (3/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemi Covid-19 paling banyak diadukan masyarakat ke Ombudsman RI selama membuka posko pengaduan.

"Kalau memperhatikan laporan-laporan yang masuk, itu secara berurutan, yang paling banyak terkait dengan bantuan sosial," kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Youtube Ombdusman RI, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Ukur Konsistensi Pemerintah, Mensos Minta Survei Bansos Dibuat Lagi

Amzulian mengatakan, terdapat 1.346 aduan terkait bantuan sosial sejak posko pengaduan dibuka hingga ditutup pada Jumat (31/7/2020) lalu.

Selain masalah bantuan sosial, aduan lain yang diterima Ombudsman terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan (176 aduan), transportasi (52), pelayanan kesehatan (39), dan keamanan (8).

Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy menuturkan, tingginya aduan terkait bantuan sosial tersebut menunjukkan besarnya dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan sehari-hari.

"Memang posko ini ditujukan untuk bagaimana bisa menolong orang dalam keadaan darurat mempertahankan hidup, banyak orang yang tiba-tiba tidak bisa mendapatkan makanan karena di rumah dan sebagainya," ujar Suaedy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tahun Ini, Mensos Targetkan DTKS Akan Berbasis pada Nomor Induk Kependudukan

Suaedy menuturkan, dari empat jenis bantuan sosial yang disediakan, program sembako merupakan yang terbanyak diadukan yakni sebesar 52 persen.

Kemudian, program Bantuan Langsung Tunai (42 persen), Program Keluarga Harapan (1,86 persen) dan Kartu Prakerja (2,6 persen).

Menurut Suaedy melanjutkan, pada awal masa pandemi laporan yang banyak diterima terkait pendataan, di mana banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan dan kebingungan untuk mencari bantuan.

"Karena kala itu terjadi mobilisasi masyarakat terutama dari kota ke desa. Oleh karena itu terjadi berbagai misinformasi," ucapnya.

Baca juga: Pemutakhiran DTKS, Mensos Ajukan Tambah Anggaran Rp 875 Miliar

Namun, lanjut Suaedy, masalah pendataan itu sudah mulai membaik pada bulan-bulan berikutnya, meskipun masih terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran.

Amzulian menambahkan, kendati posko pengaduan sudah ditutup, Ombudsman akan tetap menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait Covid-19, melalui kantor pusat Ombudsman dan perwakilan Ombudsman di 34 provinsi.

"Kalau tadinya mekanismenya posko, sekarang reguler, jadi laporan biasa. Kemudian pengaduan yang belum terselesaikan pada masa posko akan dilanjutkan dengan mekanisme yang reguler tadi," kata Amzulian.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Nasional
Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Nasional
Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Nasional
Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Nasional
MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Nasional
Polisi Sebut Napoleon Bonaparte Sudah Siapkan Kotoran untuk Muhammad Kece

Polisi Sebut Napoleon Bonaparte Sudah Siapkan Kotoran untuk Muhammad Kece

Nasional
Tenaga Kesehatan di Daerah Rawan Harus Dapat Perlindungan dan Jaminan Keamanan

Tenaga Kesehatan di Daerah Rawan Harus Dapat Perlindungan dan Jaminan Keamanan

Nasional
Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

Nasional
RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Hasil Penyelidikan Internal KPI atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Akan Diserahkan ke Polisi

Hasil Penyelidikan Internal KPI atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Akan Diserahkan ke Polisi

Nasional
Ketua Komisi III Sebut Tak Semua Calon Hakim Agung Bagus

Ketua Komisi III Sebut Tak Semua Calon Hakim Agung Bagus

Nasional
Peduli Anak Terdampak Covid-19, Mensos Risma Beri Dukungan Moril dan Materi

Peduli Anak Terdampak Covid-19, Mensos Risma Beri Dukungan Moril dan Materi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.