Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/08/2020, 13:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, seluruh kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 tidak akan bermanfaat apabila masyarakat tak mematuhinya.

Tak hanya kebijakan pemerintah, kata dia, tetapi juga fatwa-fatwa terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam menanggulangi Covid-19. MUI telah menetapkan fatwa. Para ulama dari berbagai ormas Islam juga telah memberikan tausiyah dan bimbingannya, namun semua itu tidak akan banyak bermanfaat apabila masyarakat tidak mematuhinya," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam webinar bertajuk Peranan Fatwa MUI pada Masa Pandemi Covid-19 dan Dampak Hukumnya yang digelar Universitas Al-Azhar Indonesia, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta MUI Siapkan Fatwa Terkait Vaksin Covid-19

Agar pandemi Covid-19 ini bisa berhenti, ia melanjutkan, diharapkan masyarakat bisa menaati protokol kesehatan seperti yang ditentukan pemerintah.

Mulai dari menjaga jarak, mengenakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Tak hanya itu, pola hidup bersih dan sehat juga akan sangat membantu memutus mata rantai Covid-19.

"Yang sangat diperlukan adalah kepatuhan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan sesuai ketentuan pemerintah, fatwa MUI, dan arahan para ulama, sehingga masyarakat bersikap sami’na wa atha’na (mendengar dan taat)," kata dia.

Ma'ruf pun mengapresiasi pihak-pihak, termasuk para ulama yang telah menuntut masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan.

Baca juga: Wapres Maruf: Kenapa Kasus Covid-19 Masih Naik? Karena Masyarakat Kurang Disiplin

Mulai dari tempat-tempat ibadah, pasar-pasar, dan tempat keramaian lainnya.

"Saya mengharapkan agar kita semua terus menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak," kata dia.

Selain itu, ia juga meminta elemen masyarakat lain seperti kampus untuk tetap menggalang kesadaran kepada civitas akademika dalam menjalankan protokol kesehatan pada setiap kegiatan yang dilakukan.

Dengan seluruh pihak dan masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, kata dia, maka ia pun berharap mata rantai penularan Covid-19 bisa terputus sehingga pandemi pun berakhir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com