Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

Kompas.com - 04/08/2020, 23:40 WIB
Ketua DPP Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Yandri Susanto menilai, keluhan Presiden Jokowi untuk kedua kalinya terkait kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju seharusnya tidak perlu terjadi.

Yandri mengatakan, Presiden Jokowi dapat mengevaluasi kinerja para menteri, bahkan mengganti atau melakukan reshuffle kabinet bila dibutuhkan.

Baca juga: Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PAN Sebut Reshuffle Jadi Opsi

"Nah masa serapan anggaran aja susah dan kinerja tak sesuai harapan, di situasi pandemi ini saya kira Pak Jokowi kalau memang pos-pos menteri yang penting dievaluasi atau di-resuhffle tidak apa-apa, kalau itu memang sebuah kebutuhan di zaman seperti ini," kata Yandri saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).

"Atau apa perlu pak Jokowi marah yang ketiga kali baru ada resuhffle," sambungnya.

Yandri mengatakan, pilihan untuk melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju bisa dilakukan presiden dengan menempatkan sosok terbaik yang bisa bekerja sesuai harapan.

"Menurut saya kalau perlu dirombak ya rombak, jangan pak Jokowi marah terus. Cari putra putri terbaik bangsa ini siapa tahu bisa sesuai harapan pak Jokowi untuk bekerja secara ekstra, taktis, strategis, tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

Lebih lanjut, Yandri mendorong Presiden mengambil sikap tegas terhadap menteri yang tak dapat menerjemahkan keinginan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kalau sampai Pak Jokowi marah-marah enggak juga merespons, maka menurut saya enggak ada pilihan lain, pak Jokowi harus tegas saja pada menteri yang kurang tanggap itu," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menteri ihwal rendahnya penyerapan anggaran stimulus Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Baca juga: Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Nasional
MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

Nasional
Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X