Kompas.com - 04/08/2020, 23:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, Presiden Jokowi sebaiknya mencari akar penyebab kinerja para menteri belum sesuai dengan yang dikehendaki.

Hal ini disampaikan Mardani menanggapi Presiden Jokowi yang kembali menyentil kinerja para menteri dalam penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Pertama, mulailah melihat akar masalahnya. Kalau disuruh lari tapi kakinya diikat, ya enggak akan bisa lari. Mau dimarahi seratus kali juga tidak bergerak. Potong atau selesaikan akar masalahnya, bisa regulasi, bisa juga kapasitas menterinya," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Lagi, Jokowi Sentil Para Menteri soal Rendahnya Realisasi Anggaran Covid-19

Mardani memaklumi Presiden Jokowi pada kali pertama jengkel terhadap kinerja para menteri karena rendahnya penyerapan anggaran kementerian dan lembaga.

Kendati demikian, pada kali kedua ini, Mardani menilai, hal tersebut tak elok dilakukan oleh Presiden.

Mardani mengatakan, presiden punya hak prerogatif untuk melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju.

"Ayo marah sekali wajar. Marah berkali-kali tidak wajar. Pak Presiden punya otoritas penuh, sayang kalau diumbar emosinya. Mesti dieman-eman karena banyak pekerjaan besar menanti Pak Presiden. Reshuffle hak prerogatif kok. Kecuali Pak Presiden takut. Jadi bukannya ambil aksi malah reaktif," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Lebih lanjut, Mardani menyarankan agar pemerintah memiliki Key Performance Indicator (KPI) sebagai alat ukur efektivitas kinerja para menteri.

"Buat KPI yang jelas. Disuruh lari tapi ke mana dan buat apa? Tanpa KPI tidak bisa seseorang secara adil dinilai. Tetapkan KPI," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menteri ihwal rendahnya penyerapan anggaran stimulus Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi," ujar Jokowi.

"Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata dia.

Baca juga: Pastikan Cukup, Pemerintah Tak Akan Tambah Anggaran Penanganan Covid-19

Bahkan, kata Jokowi, sejumlah kementerian belum menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Menurut dia, hal itu menunjukkan belum ada perencanaan mengenai anggaran yang dimiliki kementeriam tersebut.

Kendati demikian, Jokowi tidak menyebutkan kementerian atau lembaga mana yang belum menyusun DIPA.

"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali, 40 persen. DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada, gimana mau realisasi?" tutur Presiden.

Baca juga: Tingkatkan Penyerapan Anggaran, Pemerintah Gencarkan Kampanye Protokol Kesehatan

Jokowi pun mengatakan, untuk saat ini penyerapan terbesar anggaran stimulus Covid-19 disalurkan untuk perlindungan sosial dan program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Penyerapan yang paling gede di perlindungan sosial 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, hal ini memperlihatkan bahwa para pembantunya masih belum memperlihatkan kinerja yang tanggap akan krisis.

"Artinya apa? Di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.