"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Kompas.com - 04/08/2020, 21:08 WIB
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, DPR sebagai institusi, mudah diserang siapapun apabila salah satu dari anggota DPR melakukan kesalahan.

Oleh karenanya, Habiburokhman menyarankan, agar lembaga survei untuk melakukan survei lebih detail terhadap kinerja masing-masing anggota DPR.

"DPR ini institusi yang paling gampang diserang oleh siapa pun dari penjuru mana pun. Satu anggota DPR melakukan kesalahan, institusi DPR yang mendapatkan dampaknya. Padahal kalau disurvei, survei kinerja orang per orang di DPR, saya pikir lebih banyak yang perform (kinerjanya)," kata Habiburokhman, Selasa (4/8/2020) menanggapi hasil survei Akurat Poll.

Survei Akurat Poll menunjukkan, tingkat kepuasan responden terhadap kinerja anggota DPR RI paling rendah dibandingkan presiden, wakil presiden dan kabinet Indonesia.

Hal ini berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada responden terkait tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah yaitu Presiden, Wakil Presiden, kabinet Indonesia Maju dan DPR RI.

Baca juga: Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Hasil survei menunjukkan, 40 persen responden mengaku puas dengan kinerja anggota DPR. Sedangkan, 39 persen responden kurang puas dengan kinerja anggota DPR.

"Anggota DPR 40 persen. Jadi (tingkat kepuasan) anggota DPR di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif Akurat Poll Adlan Nawawi dalam memaparkan hasil survei terkait kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf secara virtual, Selasa (4/8/2020).

Sementara itu, tingkat kepuasan responden paling tinggi yakni terhadap kinerja presiden sebesar 67,2 persen.

Disusul, kabinet Indonesia Maju sebesar 50 persen dan Wakil Presiden sebesar 48 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,8 Persen Responden Gerah dengan Praktik Politik Dinasti

Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan, persepsi masyarakat kepada anggota DPR akan positif apabila lembaga survei melakukan survei detail terhadap tiap anggota DPR.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X