"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, DPR sebagai institusi, mudah diserang siapapun apabila salah satu dari anggota DPR melakukan kesalahan.

Oleh karenanya, Habiburokhman menyarankan, agar lembaga survei untuk melakukan survei lebih detail terhadap kinerja masing-masing anggota DPR.

"DPR ini institusi yang paling gampang diserang oleh siapa pun dari penjuru mana pun. Satu anggota DPR melakukan kesalahan, institusi DPR yang mendapatkan dampaknya. Padahal kalau disurvei, survei kinerja orang per orang di DPR, saya pikir lebih banyak yang perform (kinerjanya)," kata Habiburokhman, Selasa (4/8/2020) menanggapi hasil survei Akurat Poll.

Survei Akurat Poll menunjukkan, tingkat kepuasan responden terhadap kinerja anggota DPR RI paling rendah dibandingkan presiden, wakil presiden dan kabinet Indonesia.

Hal ini berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada responden terkait tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah yaitu Presiden, Wakil Presiden, kabinet Indonesia Maju dan DPR RI.

Baca juga: Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Hasil survei menunjukkan, 40 persen responden mengaku puas dengan kinerja anggota DPR. Sedangkan, 39 persen responden kurang puas dengan kinerja anggota DPR.

"Anggota DPR 40 persen. Jadi (tingkat kepuasan) anggota DPR di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif Akurat Poll Adlan Nawawi dalam memaparkan hasil survei terkait kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf secara virtual, Selasa (4/8/2020).

Sementara itu, tingkat kepuasan responden paling tinggi yakni terhadap kinerja presiden sebesar 67,2 persen.

Disusul, kabinet Indonesia Maju sebesar 50 persen dan Wakil Presiden sebesar 48 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,8 Persen Responden Gerah dengan Praktik Politik Dinasti

Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan, persepsi masyarakat kepada anggota DPR akan positif apabila lembaga survei melakukan survei detail terhadap tiap anggota DPR.