Kompas.com - 04/08/2020, 17:18 WIB
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai membuka Rakerda DPD PDI Perjuangan Papua, Jayapura, Jumat (13/3/2020) KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDISekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai membuka Rakerda DPD PDI Perjuangan Papua, Jayapura, Jumat (13/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut partainya mendukung Pilkada 2020 terus berjalan meski pandemi Covid-19 belum berakhir.

Menurut Hasto, penyelenggaraan pilkada tidak bisa ditunda lantaran akan menciptakan berbagai risiko politik.

"Kalau pemilu ini ditunda, maka akan juga menciptakan risiko-risiko politik," kata Hasto saat mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2020), dipantau melalui siaran langsung Facebook KPU RI.

Risiko yang dimaksud Hasto, yakni terkait legalitas kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Menurut Hasto, dalam upaya penanggulangan wabah, dibutuhkan pemimpin daerah yang punya wewenang kuat untuk mengambil berbagai kebijakan.

Sedangkan apabila pilkada ditunda, jabatan kepala daerah akan diduduki oleh para pelaksana tugas yang tak punya wewenang tersebut.

"Sementara rakyat memerlukan suatu dasar legalitas yang kuat bagi upaya memberikan direction atas kepemimpinan politik untuk rakyat dalam mengatasi pandemi," ujar Hasto.

Dengan digelarnya pilkada meskipun di tengah pandemi, rakyat dapat mengkritisi komitmen calon kepala daerah dalam menanggulangi wabah Covid-19.

Diharapkan, momen pilkada kali ini akan melahirkan pemimpin yang punya kemampuan dalam menghadapi krisis.

Baca juga: Pilkada Saat Wabah, Mendagri: Tak Ada yang Jamin Kapan Pandemi Selesai

"Di balik krisis justru akan muncul pemimpin yang punya komitmen sangat kuat untuk bersama-sama rakyat mengatasi pandemi tersebut," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Mei: 4.083 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Mei: 4.083 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Mei: Bertambah 12, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.510

UPDATE 19 Mei: Bertambah 12, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.510

Nasional
UPDATE 19 Mei: Tambah 384, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.891.574

UPDATE 19 Mei: Tambah 384, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.891.574

Nasional
Densus 88 Akan Dikerahkan Dalami Kasus Ancaman Bom di Kedubes Belarus

Densus 88 Akan Dikerahkan Dalami Kasus Ancaman Bom di Kedubes Belarus

Nasional
UPDATE 19 Mei: Tambah 318, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.850

UPDATE 19 Mei: Tambah 318, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.850

Nasional
Tampik Tudingan Bawa HP sebelum Aniaya M Kece, Napoleon: Kalau Ada Rekamannya, Itu Menguntungkan Saya

Tampik Tudingan Bawa HP sebelum Aniaya M Kece, Napoleon: Kalau Ada Rekamannya, Itu Menguntungkan Saya

Nasional
Kemenkes Sebut Kecil Kemungkinan Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi, Begini Alasannya

Kemenkes Sebut Kecil Kemungkinan Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi, Begini Alasannya

Nasional
Menko PMK Sebut Pembiayaan Pasien Covid-19 akan Beralih ke BPJS jika Kasus Terkendali

Menko PMK Sebut Pembiayaan Pasien Covid-19 akan Beralih ke BPJS jika Kasus Terkendali

Nasional
Kementerian ATR/BPN-KLHK dan KPK Bahas Penataan Batas Kawasan Hutan

Kementerian ATR/BPN-KLHK dan KPK Bahas Penataan Batas Kawasan Hutan

Nasional
Menakar Keuntungan 'Curi Start' Koalisi Indonesia Bersatu

Menakar Keuntungan "Curi Start" Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Sebut PPKM Bakal Dihapus, Menko PMK: Kalau Covid-19 Terkendali

Sebut PPKM Bakal Dihapus, Menko PMK: Kalau Covid-19 Terkendali

Nasional
Anggap Situasi Hepatitis Mirip Awal Pandemi Covid-19, Melki: Pencegahan yang Terpenting

Anggap Situasi Hepatitis Mirip Awal Pandemi Covid-19, Melki: Pencegahan yang Terpenting

Nasional
Wapres: Indonesia Butuh Lompatan Produktivitas Berbasis Iptek dan Inovasi

Wapres: Indonesia Butuh Lompatan Produktivitas Berbasis Iptek dan Inovasi

Nasional
M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

Nasional
Tak Paksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Tak Paksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.