Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Kompas.com - 04/08/2020, 16:29 WIB
Para pengurus PDI-P saat menyerahkan dokumen kepengurusan daerah ke KPU pada Selasa (4/8/2020). Penyerahan merupakan salah satu persyaratan Pilkada 2020. DOKUMENTASI PDI-PPara pengurus PDI-P saat menyerahkan dokumen kepengurusan daerah ke KPU pada Selasa (4/8/2020). Penyerahan merupakan salah satu persyaratan Pilkada 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI, Selasa (4/8/2020).

Kehadiran Hasto bersama rombongan adalah untuk menyerahkan salinan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P jelang pelaksanaan Pilkada 2020.

Salinan kepengurusan yang diserahkan ke KPU disesuaikan dengan data yang telah diunggah PDI-P ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU.

"Sebagai bentuk kesiapan dari PDI-P kami yang pertama kali datang untuk mengikuti seluruh tahapan-tahapan (Pilkada)," kata Hasto di Gedung KPU, Jakarta Pusat, dipantau melalui live streaming Facebook KPU RI, Selasa.

Baca juga: Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Hasto menyampaikan apresiasi dirinya terhadap layanan Sipol yang disediakan KPU.

Menurut dia, sistem tersebut memudahkan partai politik untuk mengunggah berkas persyaratan partai politik untuk mengikuti Pilkada, salah satunya dokumen kepengurusan partai.

"Itu sangat memudahkan PDI-P, sangat memudahkan partai politik, karena itulah sebagai rasa apresiasi kami datang," ujar Hasto.

Hasto menyebutkan, seluruh pengurus PDI-P di 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020 statusnya merupakan pengurus definitif, dari mulai Ketua DPD hingga Ketua DPC.

Baca juga: Pilkada Saat Wabah, Mendagri: Tak Ada yang Jamin Kapan Pandemi Selesai

Sebagai contoh, di Sumatera Utara PDI-P telah menetapkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat sebagai Ketua DPD.

Sehingga, ke depan pencalonan Pilkada di Sumatera Utara berada di bawah kewenangan Djarot.

Ia pun berharap seluruh tahapan Pilkada 2020 dapat berjalan lancar dengan tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Kita tentu saja mampu menjalankan itu dan tentu saja dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan Covid-19," kata Hasto.

Baca juga: ICW Ingatkan Partai Politik Tak Usung Mantan Koruptor dalam Pilkada 2020

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih pada PDI-P yang telah menyerahkan salinan kepengurusan partai ke pihaknya.

Menurut Arief, salinan dokumen itu sangat penting untuk tahapan Pilkada karena akan digunakan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mengecek keabsahan dokumen pencalonan kepala daerah.

Arief mengaku, KPU telah mengirim surat ke seluruh partai politik untuk mengirimkan salinan dokumen kepengurusan partai, selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa pendaftaran calon.

Namun demikian, hingga hari ini, baru PDI-P dan Partai Demokrat yang sudah menyerahkan dokumen tersebut ke KPU.

"Mudah-mudahan ini juga menjadi pesan penting kepada parpol yang belum menyampaikan daftar kepengurusannya bisa segera disampaikan," kata Arief.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Nasional
MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Nasional
Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Nasional
Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X