Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Kompas.com - 04/08/2020, 16:29 WIB
Para pengurus PDI-P saat menyerahkan dokumen kepengurusan daerah ke KPU pada Selasa (4/8/2020). Penyerahan merupakan salah satu persyaratan Pilkada 2020. DOKUMENTASI PDI-PPara pengurus PDI-P saat menyerahkan dokumen kepengurusan daerah ke KPU pada Selasa (4/8/2020). Penyerahan merupakan salah satu persyaratan Pilkada 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (4/8/2020).

Kehadiran Hasto bersama rombongan adalah untuk menyerahkan salinan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P jelang pelaksanaan Pilkada 2020.

Salinan kepengurusan yang diserahkan ke KPU disesuaikan dengan data yang telah diunggah PDI-P ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU.

"Sebagai bentuk kesiapan dari PDI-P kami yang pertama kali datang untuk mengikuti seluruh tahapan-tahapan (Pilkada)," kata Hasto di Gedung KPU, Jakarta Pusat, dipantau melalui live streaming Facebook KPU RI, Selasa.

Baca juga: Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Hasto menyampaikan apresiasi dirinya terhadap layanan Sipol yang disediakan KPU.

Menurut dia, sistem tersebut memudahkan partai politik untuk mengunggah berkas persyaratan partai politik untuk mengikuti Pilkada, salah satunya dokumen kepengurusan partai.

"Itu sangat memudahkan PDI-P, sangat memudahkan partai politik, karena itulah sebagai rasa apresiasi kami datang," ujar Hasto.

Hasto menyebutkan, seluruh pengurus PDI-P di 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020 statusnya merupakan pengurus definitif, dari mulai Ketua DPD hingga Ketua DPC.

Baca juga: Pilkada Saat Wabah, Mendagri: Tak Ada yang Jamin Kapan Pandemi Selesai

Sebagai contoh, di Sumatera Utara PDI-P telah menetapkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat sebagai Ketua DPD.

Sehingga, ke depan pencalonan Pilkada di Sumatera Utara berada di bawah kewenangan Djarot.

Ia pun berharap seluruh tahapan Pilkada 2020 dapat berjalan lancar dengan tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Kita tentu saja mampu menjalankan itu dan tentu saja dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan Covid-19," kata Hasto.

Baca juga: ICW Ingatkan Partai Politik Tak Usung Mantan Koruptor dalam Pilkada 2020

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih pada PDI-P yang telah menyerahkan salinan kepengurusan partai ke pihaknya.

Menurut Arief, salinan dokumen itu sangat penting untuk tahapan Pilkada karena akan digunakan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mengecek keabsahan dokumen pencalonan kepala daerah.

Arief mengaku, KPU telah mengirim surat ke seluruh partai politik untuk mengirimkan salinan dokumen kepengurusan partai, selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa pendaftaran calon.

Namun demikian, hingga hari ini, baru PDI-P dan Partai Demokrat yang sudah menyerahkan dokumen tersebut ke KPU.

"Mudah-mudahan ini juga menjadi pesan penting kepada parpol yang belum menyampaikan daftar kepengurusannya bisa segera disampaikan," kata Arief.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X