Menko PMK: 56 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Tamatan SD dan SMP

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, angkatan kerja di Indonesia sebanyak 56 persen adalah tamatan SD hingga SMP, bahkan tidak tamat SD.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy ketika memberikan sambutan dalam webinar yang digelar Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Selasa (4/8/2020).

"Angkatan kerja kita itu 56 persen masih tamatan SMP ke bawah, yaitu sebagian besar tamatan SD dan tidak tamat SD," ujar dia.

Baca juga: Menko PMK: Jumlah Rumah Tangga Miskin di Indonesia Capai 76 Juta

Menurut Muhadjir, data Bank Dunia juga menunjukkan 54 persen angkatan kerja Indonesia merupakan orang-orang yang pernah mengalami stunting.

Hal itu pula yang membuat kualitas angkatan kerja di Indonesia rendah selain lemahnya sektor pendidikan dan kesehatan.

"Karena asal-muasalnya dari stunting, sehingga untuk dinaikkan kualitasnya menjadi lebih baik itu mengalami kesulitan," kata dia.

Dengan fakta tersebut, kata dia, untuk dapat membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul pun menjadi sulit.

Baca juga: Menko PMK Ungkap Program Bimbingan Pranikah Ditunda akibat Pandemi Covid-19

Oleh karena itu, ia pun meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meningkatkan angka partisipasi murni dari usia dini, SD, hingga SMP.

Sebab, menurut Muhadjir Effendy, ancaman yang paling membahayakan terkait angkatan kerja di Indonesia adalah drop out di tingkatan SMP.

"Sehingga banyak sekali yang tidak lulus SMP menjadi angkatan kerja yang murah memang, tapi tentu saja tidak produktif," kata dia.

Muhadjir mengatakan, jika dilihat dari serapan angkatan kerja Indonesia, yang paling besar merupakan tamatan SD.

Begitupun tingkat pengangguran paling rendah juga merupakan tamatan SD dan SMP.

Baca juga: Menko PMK: Masa Depan Indonesia Ada di Tangan 79,55 Juta Anak

Hal tersebut bisa terjadi, kata dia, dikarenakan mereka bisa bekerja sembarangan.

"Secara formal dia memang mendapat pekerjaan, tetapi dari segi penghasilan dan kualitas kerjanya, sebetulnya sangat rendah dan itu tidak mungkin membawa Indonesia menjadi negara maju," kata dia.

Hal itulah, kata dia, yang menjadi problem besar dan tengah ditangani oleh sejumlah kementerian dan lembaga yang berada di bawah Kemenko PMK.

Terutama untuk menyiapkan sumber daya manusia produktif dalam menghadapi bonus demografi.