Mendes: Sudah Ada Alokasi Dana Desa untuk Perempuan Kepala Keluarga

Kompas.com - 04/08/2020, 15:35 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada suatu kesempatan. Dok. Kemendes PDTTMendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada suatu kesempatan.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan, selama ini pihaknya telah berupaya membantu meringankan beban perempuan yang menjadi kepala keluarga di tengah pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah disalurkan pemerintah untuk termin pertama bulan kesatu per 2 Agustus 2020 sebesar Rp 4,72 triliun .

Ada 7.883.073 keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menerima BLT Dana Desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.598.386 KPM di antaranya merupakan perempuan kepala keluarga (PEKKA).

"Sebanyak 31 persen penerima BLT Dana Desa adalah PEKKA," kata Abdul Halim kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Selain melalui BLT Dana Desa, ia menambahkan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) juga turut memprioritaskan keterlibatan perempuan di dalamnya.

Baca juga: Berdasarkan Kalkulasi, Dana Desa Tersisa Rp 36 Triliun pada Desember 2020

Dari 840.715 pekerja yang terlibat di dalam kegiatan PKTD, 54.870 orang atau sekitar 7 persen di antaranya merupakan pekerja perempuan.

"Tenaga kerja perempuan dalam PKTD ada pada semua sektor yang proporsional untuk tenaga perempuan. Misalnya, pembersihan tempat kuliner desa, cocok tanam, budi daya ikan pekarangan, perdagangan, dan lain-lain," ucapnya.

Upaya pelibatan perempuan, imbuh dia, juga dilakukan dengan menempatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan dan pengawasan maskerisasi di desa sebagai upaya mewujudkan desa aman Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga berharap, dana desa dapat menjadi solusi dalam membantu perempuan kepala keluarga, terutama di masa pandemi Covid-19.

"Secara umum saya sudah sampaikan kepada Mendes, bisa tidak dana desa itu responsif terhadap perempuan dan anak," ujar Bintang kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Menteri PPPA Minta Dana Desa Dimanfaatkan untuk Perempuan dan Anak

"Karena kami banyak isu yang harus ditangani berkaitan dengan perempuan dan anak, kalau bisa, itu (bantuan) kita implementasikan dari dana-dana di akar rumput ini, tingkat desa," kata Bintang.

Ia mengatakan, permintaan tersebut sudah mendapat respons positif dari Mendes PDTT, tetapi pihaknya belum bisa bertemu untuk membicarakannya lebih lanjut, terutama membicarakan apa yang bisa dilakukan dengan dana desa untuk perempuan dan anak.

"Kami koordinasi apa yang bisa kami bantu untuk dampingi. Langkah yang bisa kami lakukan hanya memediasi sebenarnya, misalnya terkait stimulus ekonomi, kami ke KUKM mendata, tapi yang eksekusinya tidak bisa besar," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X