Mendes: Sudah Ada Alokasi Dana Desa untuk Perempuan Kepala Keluarga

Kompas.com - 04/08/2020, 15:35 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada suatu kesempatan. Dok. Kemendes PDTTMendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada suatu kesempatan.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan, selama ini pihaknya telah berupaya membantu meringankan beban perempuan yang menjadi kepala keluarga di tengah pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah disalurkan pemerintah untuk termin pertama bulan kesatu per 2 Agustus 2020 sebesar Rp 4,72 triliun .

Ada 7.883.073 keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menerima BLT Dana Desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.598.386 KPM di antaranya merupakan perempuan kepala keluarga (PEKKA).

"Sebanyak 31 persen penerima BLT Dana Desa adalah PEKKA," kata Abdul Halim kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Selain melalui BLT Dana Desa, ia menambahkan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) juga turut memprioritaskan keterlibatan perempuan di dalamnya.

Baca juga: Berdasarkan Kalkulasi, Dana Desa Tersisa Rp 36 Triliun pada Desember 2020

Dari 840.715 pekerja yang terlibat di dalam kegiatan PKTD, 54.870 orang atau sekitar 7 persen di antaranya merupakan pekerja perempuan.

"Tenaga kerja perempuan dalam PKTD ada pada semua sektor yang proporsional untuk tenaga perempuan. Misalnya, pembersihan tempat kuliner desa, cocok tanam, budi daya ikan pekarangan, perdagangan, dan lain-lain," ucapnya.

Upaya pelibatan perempuan, imbuh dia, juga dilakukan dengan menempatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan dan pengawasan maskerisasi di desa sebagai upaya mewujudkan desa aman Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga berharap, dana desa dapat menjadi solusi dalam membantu perempuan kepala keluarga, terutama di masa pandemi Covid-19.

"Secara umum saya sudah sampaikan kepada Mendes, bisa tidak dana desa itu responsif terhadap perempuan dan anak," ujar Bintang kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Menteri PPPA Minta Dana Desa Dimanfaatkan untuk Perempuan dan Anak

"Karena kami banyak isu yang harus ditangani berkaitan dengan perempuan dan anak, kalau bisa, itu (bantuan) kita implementasikan dari dana-dana di akar rumput ini, tingkat desa," kata Bintang.

Ia mengatakan, permintaan tersebut sudah mendapat respons positif dari Mendes PDTT, tetapi pihaknya belum bisa bertemu untuk membicarakannya lebih lanjut, terutama membicarakan apa yang bisa dilakukan dengan dana desa untuk perempuan dan anak.

"Kami koordinasi apa yang bisa kami bantu untuk dampingi. Langkah yang bisa kami lakukan hanya memediasi sebenarnya, misalnya terkait stimulus ekonomi, kami ke KUKM mendata, tapi yang eksekusinya tidak bisa besar," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X