Perempuan Kepala Keluarga Ikut Terdampak Pandemi, Ini Kata Menteri PPPA

JAKARTA, KOMPAS.com - Di masa pandemi Covid-19, salah satu yang merasakan kesulitan sebagai dampak pandemi adalah perempuan yang menjadi kepala keluarga.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) sudah mengirimkan data perempuan kepala keluarga sejak akhir April 2020 berdasarkan nama dan alamat ke Kementerian Sosial.

Setidaknya ada sekitar 2.300 perempuan kepala keluarga yang datanya dikirimkan Kementerian PPPA untuk mendapat bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah sebagai penanganan dampak Covid-19.

"Kami minta data (dari organisasi yang mengurusi perempuan kepala keluarga), nama-nama yang bisa kami fasilitasi. Karena kalau eksekusi (memberikan bantuan langsung) tidak bisa kami lakukan," ujar Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Ia mengatakan, jumlah perempuan kepala keluarga sangat banyak, tetapi pihaknya baru bisa membantu mengoordinasikan sekitar 2.300 untuk mendapatkan bansos dari Kementerian Sosial.

Bintang mengatakan, sebanyak 2.300 perempuan kepala keluarga yang mendapat bansos itu terdapat di lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Selatan.

Sebab, khusus perempuan kepala keluarga yang terdampak pandemi, Kementerian PPPA hanya bisa bantu mendampingi dan memediasi mereka dengan instansi yang berwenang memberikan bantuannya.

"Kami koordinasi apa yang bisa kami bantu untuk dampingi. Langkah yang bisa kami lakukan hanya memediasi sebenarnya. Misalnya terkait stimulus ekonomi, kami ke KUKM mendata, tapi yang eksekusinya tidak bisa besar," kata Bintang Puspayoga.

Baca juga: Menteri PPPA Minta Dana Desa Dimanfaatkan untuk Perempuan dan Anak

Selain itu, di masa pandemi ini Kementerian PPPA juga melibatkan para perempuan kepala keluarga dalam usaha pembuatan masker dengan anggaran yang bisa dieksekusi oleh kementeriannya.

"Jadi mereka buat masker dari anggaran yang kami berikan, kemudian dibagikan juga termasuk kepada perempuan kepala keluarga dan itu disalurkan mereka sendiri," kata Bintang.

"Tapi di masa sulit ini memang terdampak, ini yang harus dicari solusinya bersama-sama tapi kami terus koordinasi dengan ketua (organisasi yang mengurusi perempuan kepala keluarga) yang mengoordinir perempuan kepala keluarga ini," tutur dia.

Baca juga: Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 yang dikutip dari Harian Kompas edisi 3 Agustus 2020 tercatat ada 10,3 juta rumah tangga dengan 15,7 persen perempuan sebagai kepala keluarga.

Adapun faktor penyebab perempuan menjadi kepala keluarga, salah satunya karena bercerai dengan suaminya.

Kemudian, suami tidak jadi pencari nafkah utama karena difabel atau kehilangan pekerjaan, suami pergi dalam waktu lama tanpa memberi nafkah serta karena belum menikah tetapi punya tanggungan keluarga.

Ada juga perempuan yang suaminya tak menjalankan fungsi sebagai kepala keluarga karena poligami, pengangguran atau sakit.