Rachmat mengatakan, nominal bantuan yang diterima diberikan berdasarkan komponen anggota keluarga yang ditanggung.
Mulai dari jumlah anak, kehamilan, hingga orang lanjut usia (lansia) yang termasuk dalam keluarga tersebut.
Baca juga: Melihat Kondisi Perempuan yang Berperan Jadi Kepala Rumah Tangga...
"Mereka menerima bantuan untuk mengurangi beban pengeluarannya dan penghasilan untuk keluarga," ujarnya.
Rachmat tidak bisa memastikan berapa banyak dan apakah semua kepala keluarga perempuan telah mendapat bantuan.
Namun, berdasarkan pengalamannya di lapangan, sudah ada juga kepala keluarga perempuan yang mendapat bantuan pemerintah melalui PKH.
"Di antara mereka kalau saya hitung banyak juga yang single parents tanpa ada suami," tuturnya.
Ia mengatakan, bisa saja ada kepala keluarga perempuan yang belum terakomodasi pemerintah melalui PKH.
Sebab, lanjut Rachmat, 10 juta penerima PKH hanya berasal dari keluarga sangat miskin dan miskin.
"Namun yang rentan dan rawan tidak masuk ke situ. Mungkin di situasi Covid-19 ini yang rentan dan rawan yang di antara 20 juta miskin atau sangat rawan miskin atau rentan miskin jadi akhirnya mereka tidak terambil," kata Rachmat.
"Tapi karena parahnya Covid-19 ini mungkin mengakibatkan mereka menjadi beban pengeluarannya menjadi lebih tinggi ya," ujar dia.
Kendati demikian, ia menegaskan 20 juta masyarakat yang masuk dalam golongan rentan miskin dan rawan miskin tetap mendapatkan bantuan sembako.
Selain itu, kata Rachmat pemerintah juga memiliki bantuan sosial (bansos) terkait pandemi Covid-19 yang rencananya akan diberikan hingga Desember 2020.
Ia mengatakan, penerima PKH tidak akan menerima bansos dari pemerintah.
"Bantuan pangan non tunai yang setiap bulannya dapatkan Rp 200.000 rupiah untuk membeli sembako," ujarnya.
Rachmat Koesnadi juga mengatakan, salah satu cara untuk meratakan pemberian bantuan untuk kepala keluarga perempuan dengan cara memperbaiki data penerima.
Perbaikan data itu, kata dia, dilakukan oleh pemerintah daerah.
Baca juga: Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos
"Perbaikin datanya (data penerima). Tapi memang yang paling repot verifikasi data. Dan pemerintah daerah harus melakukan itu (perbaikan dan verifikasi data)," kata Rachmat.
Rachmat mengatakan, perbaikan data diperlukan karena di masa pandemi Covid-19 mungkin ada keluarga rentan dan rawan miskin yang kini mengalami kesulitan ekonomi.
Sementara data penerima bantuan PKH hanya mengakomodir keluarga miskin dan sangat miskin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.