Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/08/2020, 17:19 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memintaMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengalokasikan anggaran POP (Program Organisasi Penggerak) sebesar Rp 495 miliar dari Rp 595 miliar, untuk bantuan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut Huda, dana tersebut dapat digunakan untuk menyubsidi kegiatan belajar siswa di daerah selama pandemi virus Covid-19. Misalnya, untuk pembelian kuota internet dan ponsel pintar (smartphone) bagi siswa.

Baca juga: Komisi X Minta Mendikbud Buat Peta Kebutuhan Pembelajaran Jarak Jauh

“Saya minta anggaran POP yang Rp 495 miliar untuk mensubsidi PJJ yang sulit luar biasa saat ini. Khususnya di daerah-daerah terpencil. Seperti subsidi kuota, pembelian smartphone, dan membantu honor para guru,” Kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/8/2020).

Huda menilai hal itu penting dilakukan melihat kondisi pembelajaran jarak jauh yang tidak efektif selama empat bulan terakhir.

Sebab, kata dia, intervensi yang dilakukan pemerintah melalui relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai kurang mencukupi kebutuhan pembelajaran jarak jauh.

“Saya kira kondisi objektifnya itu, yang kita hadapi kendala PJJ tidak maksimal, dan salah satu yang perlu diintervensi pemerintah di luar relaksasi dana BOS adalah afirmasi," ucap Huda.

"Salah satunya, saya kira dengan cara mengintevensi melalui subsidi kuota dan smartphone,” tutur dia.

Baca juga: Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai Tak Efektif, Komisi X Akan Panggil Nadiem

Terkait POP, menurut Huda, anggaran sebesar Rp 100 miliar dinilai sudah cukup apabila Nadiem tetap ingin melaksanakan POP.

Sebab, kegiatan POP awalnya dilaksanakan dalam kondisi normal. Namun, dengan adanya pandemi, Huda menilai banyak kegiatan yang tidak bisa terlaksana.

“Nah dalam posisi sekarang pandemi itu hampir pasti item-item kegiatan berubah, yang tadinya tatap muka, menggunakan fasilitas penginapan, kan sekarang enggak bisa, proses metodenya juga pasti diubah (online),” ujar Huda.

“Bayangan saya itu pasti banyak item cost yang otomatis ter-delete dengan sendirinya,” lanjut dia.

Baca juga: Hari Pertama Sekolah, Pembelajaran Jarak Jauh yang Penuh Tantangan

Komisi X awalnya setuju dengan rencana penyelenggaraan POP. Sebab, program tersebut dinilai akan menjadi program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, serta tenaga pendidikan kala itu.

Namun, persetujuan tersebut diberikan sebelum Covid-19 mewabah di Indonesia alias untuk dilaksanakan dalam situasi normal.

"POP ini awalnya didesain dalam suasana normal, kemudian tiba-tiba akan dilaksanakan pada darurat pandemi Covid-19. Mau tidak mau, bahkan wajib hukumnya skemanya harus berbeda dari desain awal," ujar politisi PKB ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com