Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Kompas.com - 03/08/2020, 17:19 WIB
Dua siswa SDN Marmoyo, mengerjakan tugas dengan berkelompok menggunakan gawai secara bergantian di rumah warga Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (22/7/2020). Banyaknya siswa yang tidak punya gawai dan akses jaringan internet menjadi kendala utama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi pelajar yang tinggal serta sekolah di daerah pelosok Kabupaten Jombang, sehingga mereka harus mengerjakan tugas secara berkelompok dan menumpang di rumah warga yang bisa mengakses jaringan internet. ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIFDua siswa SDN Marmoyo, mengerjakan tugas dengan berkelompok menggunakan gawai secara bergantian di rumah warga Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (22/7/2020). Banyaknya siswa yang tidak punya gawai dan akses jaringan internet menjadi kendala utama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi pelajar yang tinggal serta sekolah di daerah pelosok Kabupaten Jombang, sehingga mereka harus mengerjakan tugas secara berkelompok dan menumpang di rumah warga yang bisa mengakses jaringan internet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memintaMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengalokasikan anggaran POP ( Program Organisasi Penggerak) sebesar Rp 495 miliar dari Rp 595 miliar, untuk bantuan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut Huda, dana tersebut dapat digunakan untuk menyubsidi kegiatan belajar siswa di daerah selama pandemi virus Covid-19. Misalnya, untuk pembelian kuota internet dan ponsel pintar (smartphone) bagi siswa.

Baca juga: Komisi X Minta Mendikbud Buat Peta Kebutuhan Pembelajaran Jarak Jauh

“Saya minta anggaran POP yang Rp 495 miliar untuk mensubsidi PJJ yang sulit luar biasa saat ini. Khususnya di daerah-daerah terpencil. Seperti subsidi kuota, pembelian smartphone, dan membantu honor para guru,” Kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/8/2020).

Huda menilai hal itu penting dilakukan melihat kondisi pembelajaran jarak jauh yang tidak efektif selama empat bulan terakhir.

Sebab, kata dia, intervensi yang dilakukan pemerintah melalui relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) dinilai kurang mencukupi kebutuhan pembelajaran jarak jauh.

“Saya kira kondisi objektifnya itu, yang kita hadapi kendala PJJ tidak maksimal, dan salah satu yang perlu diintervensi pemerintah di luar relaksasi dana BOS adalah afirmasi," ucap Huda.

"Salah satunya, saya kira dengan cara mengintevensi melalui subsidi kuota dan smartphone,” tutur dia.

Baca juga: Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai Tak Efektif, Komisi X Akan Panggil Nadiem

Terkait POP, menurut Huda, anggaran sebesar Rp 100 miliar dinilai sudah cukup apabila Nadiem tetap ingin melaksanakan POP.

Sebab, kegiatan POP awalnya dilaksanakan dalam kondisi normal. Namun, dengan adanya pandemi, Huda menilai banyak kegiatan yang tidak bisa terlaksana.

“Nah dalam posisi sekarang pandemi itu hampir pasti item-item kegiatan berubah, yang tadinya tatap muka, menggunakan fasilitas penginapan, kan sekarang enggak bisa, proses metodenya juga pasti diubah (online),” ujar Huda.

“Bayangan saya itu pasti banyak item cost yang otomatis ter-delete dengan sendirinya,” lanjut dia.

Baca juga: Hari Pertama Sekolah, Pembelajaran Jarak Jauh yang Penuh Tantangan

Komisi X awalnya setuju dengan rencana penyelenggaraan POP. Sebab, program tersebut dinilai akan menjadi program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, serta tenaga pendidikan kala itu.

Namun, persetujuan tersebut diberikan sebelum Covid-19 mewabah di Indonesia alias untuk dilaksanakan dalam situasi normal.

"POP ini awalnya didesain dalam suasana normal, kemudian tiba-tiba akan dilaksanakan pada darurat pandemi Covid-19. Mau tidak mau, bahkan wajib hukumnya skemanya harus berbeda dari desain awal," ujar politisi PKB ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konsep 'Polri Presisi' Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Konsep "Polri Presisi" Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Nasional
Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X