Kompas.com - 03/08/2020, 17:17 WIB
Ilustrasi obat untuk virus corona, obat corona ShutterstockIlustrasi obat untuk virus corona, obat corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Slamet menyatakan, proses produksi obat harus melalui proses yang benar dan tidak bisa sembarangan.

Hal tersebut disampaikan Slamet menanggapi klaim Hadi Pranoto yang menyatakan telah menemukan antibodi berupa ramuan herbal untuk menyembuhkan pasien Covid-19.

"Pertama, harus diawali dengan upaya penemuan bahan atau zat atau senyawa potensial obat melalui berbagai proses penelitian," kata Slamet melalui keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

Kemudian, bahan potensial tersebut harus melewati berbagai proses pengujian.

Baca juga: RSD Wisma Atlet Bantah Gunakan Obat Corona dari Hadi Pranoto

Di antaranya adalah uji aktifitas zat yang terdiri dari uji toxisitas in vitro dan in vivo pada tahap pra klinis.

Selanjutnya masih dibutuhkan uji klinis untuk fase pertama, fase kedua dan fase ketiga. Setelah itu, obat tersebut masih harus mengantongi izin edar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Lalu diproduksi melalui cara pembuatan obat yang baik dan dilakukan kontrol pada proses pemasarannya," lanjut dia.

Ia pun menyatakan saat ini belum ada satupun pihak yang menemukan obat yang secara khusus bisa mengobati Covid-19.

"Banyak lembaga internasional dan nasional sedang bekerja keras untuk mendapatkan obat ataupun vaksin Covid 19. Sebagian kandidat vaksin juga sudah memasuki tahap uji klinik tahap akhir," kata Slamet.

Baca juga: Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

"Namun hingga saat ini belum ada satu negara atau lembaga manapun di dunia yang sudah menemukan obat atau vaksin yang spesifik bisa menanggulangi Covid-19," lanjut dia.

Sebelumnya Hadi Pranoto yang mengklaim telah menemukan obat Covid-19, meminta Pemerintah Pusat Gugus Tugas Covid-19 dan lembaga terkait seperti Kemenkes, BPOM, IDI untuk tidak mencemooh dan beropini negatif.

Sebab, kata dia, masyarakat akan dibuat bingung sehingga tidak memberi solusi pencegahan penyebaran Covid-19.

"Saya memohon sekali kepada IDI dan lembaga terkait untuk mengakomodir apa yang sudah kita temukan ini, jangan mencemooh kemudian jangan beropini yang enggak-enggak, sehingga membuat publik pun akan menjadi bingung," kata Hadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/8/2020).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.