Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan, KSPI Bakal Gelar Demo Besar 14 Agustus

Kompas.com - 03/08/2020, 17:04 WIB
Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa menentang Panja Baleg dan pemerintah agar tidak melanjutkan pembahasan Omnibus Law di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020.0 Dokumentasi Humas Konfederasi Serikat Pekerja IndonesiaRatusan buruh melakukan aksi unjuk rasa menentang Panja Baleg dan pemerintah agar tidak melanjutkan pembahasan Omnibus Law di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020.0

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 14 Agustus 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa ini disebabkan DPR dan pemerintah terus melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja meski telah mendapatkan kritik dari berbagai pihak.

"Aksi serupa akan diakukan secara bergelombang di berbagai provinsi, dan puncaknya adalah tanggal 14 Agustus 2020 bersamaan dengan sidang Paripurna DPR RI yang akan diikuti puluhan ribu buruh," kata Said dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

Said menilai selama ini DPR dan pemerintah membahas RUU Cipta Kerja secara diam-diam, bahkan ketika DPR sedang memasuki masa reses.

Baca juga: Demo di DPR, Buruh Pertanyakan Dikebutnya Pembahasan Omnibus Law

Ia pun mempertanyakan alasan mengapa RUU Cipta Kerja mesti diselesaikan dengan cepat.

"Kami bertanya-tanya. Ada kepentingan apa, sehingga para anggota Panja Baleg Omnibus Law tersebut ngebut membahas RUU yang banyak ditolak berbagai pihak ini?" tuturnya.

"Padahal Omnibus Law menyangkut kepentingan rakyat dan akan berdampak 30 hingga 40 tahun ke depan bagi bangsa Indonesia, tetapi justru pembahasannya dilakukan dengan terburu-buru dan diam-diam," imbuh Said.

Said menegaskan, KSPI meminta pembahasan RUU Cipta Kerja segera dihentikan.

Dia meminta DPR bersama pemerintah fokus pada strategi pencegahan darurat PHK yang mengancam jutaan buruh.

Baca juga: Buruh Demo di Depan Gedung DPR, Tolak Pembahasan RUU Ciptaker dan PHK Massal

KSPI menilai, sampai saat ini belum melihat ada peta kebijakan dari Menteri Ketenagakerjaan dan Menko Perekonomian terkait strategi untuk mencegah darurat PHK massal akibat Covid-19.

"Khusus untuk anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen saja, selama pandemi ini sudah 96 ribu orang dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh. Sedangkan yang di PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan. Sedangkan yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perundingan dengan serikat pekerja terjadi di 15 perusahaan," paparnya.

Hari ini, KSPI kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta. Aksi serupa sebelumnya juga digelar pada 28 Juli 2020.

Baca juga: Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Demo Tiap Pekan

Adapun permasalahan yang ditolak KSPI dari omnibus law RUU Cipta Kerja di antaranya, yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum, mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak, dan mengurangi uang penghargaan masa kerja.

Kemudian, penggunaan buruh outsourcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti, dan mempermudah masuknya TKA buruh kasar di Indonesia tanpa izin tertulis menteri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X