Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Kompas.com - 03/08/2020, 16:41 WIB
Tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020). KPK memeriksa Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATTersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020). KPK memeriksa Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( JPU KPK) menilai, eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan tak layak ditetapkan sebagai Justice Collaborator (JC) karena tidak memenuhi syarat.

"Kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa Terdakwa I tidak layak untuk dapat ditetapkan sebagai JC karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 tahun 2011," dikutip dari surat tuntutan JPU KPK yang dibacakan dalam sidang, Senin (3/8/2020).

Merujuk pada SEMA itu, JPU KPK menilai, Wahyu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Justice Collaborator, yakni bukan pelaku utama dan bersikap kooperatif.

Baca juga: Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Menurut JPU KPK, fakta persidangan membuktikan Wahyu merupakan pelaku utama dalam penerimaan suap dari Saeful Bahri terkait permohonan pergantian antarwaktu anggota DPR RI dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Wahyu juga dinilai menjadi pelaku utama dalam penerimaan uang dari Sekretaris KPU Daerah (KPUD) Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo terkait proses seleksi calon anggota KPU daerah (KPUD) Provinsi Papua Barat periode tahun 2020-2025.

Di samping itu, JPU KPK juga menilai Wahyu tidak terlalu kooperatif selama mengikuti pemeriksaan dalam persidangan.

"Jangankan membuka adanya keterlibatan pihak lain, untuk mengakui perbuatan yang dilakukannya saja Terdakwa I masih memberikan keterangan yang berbelit-belit dengan sejumlah bantahan," kata JPU KPK.

Baca juga: LPSK Persilakan Wahyu Setiawan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Bantahan itu antara lain mengenai uang yang diterima dari Saeful tak terkait dengan permohonan penggantian caleg serta bantahan soal uang dari Rosa yang disebutnya untuk bisnis properti.

"Bantahan-bantahan tersebut sama sekali tidak beralasan karena bertentangan dengan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya," kata JPU KPK.

Adapun Wahyu dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

JPU KPK menilai Wahyu bersama mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina terbukti menerima uang sebesar 19.000 Dolar Singapura dan 38.350 Dolar Singapura atau setara dengan Rp 600 juta dari Saeful Bahri.

Baca juga: Wahyu Setiawan Ajukan Justice Collaborator, Siap Bongkar Kasus Harun Masiku

Suap tersebut diberikan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antarwaktu anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I yakni Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Selain itu, JPU KPK juga menilai Wahyu terbukti menerima uang sebesar Rp 500 juta dari Sekretaris KPU Daerah (KPUD) Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo terkait proses seleksi calon anggota KPU daerah (KPUD) Provinsi Papua Barat periode tahun 2020-2025.

Atas perbuatannya, Wahyu dinilai melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Nasional
Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Nasional
Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Nasional
Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Minta Rivalitas dalam Penanganan Covid-19 Dihilangkan

Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Minta Rivalitas dalam Penanganan Covid-19 Dihilangkan

Nasional
Tolak Klaster Pendidikan Masuk RUU Cipta Kerja, Organisasi Pendidikan Beri 12 Catatan

Tolak Klaster Pendidikan Masuk RUU Cipta Kerja, Organisasi Pendidikan Beri 12 Catatan

Nasional
Hari Ini, KPU Gelar Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020

Hari Ini, KPU Gelar Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020

Nasional
Mahfud Sebut Pelaksanaan Maklumat Kapolri untuk Pilkada 2020 sebagai Tindakan Terakhir

Mahfud Sebut Pelaksanaan Maklumat Kapolri untuk Pilkada 2020 sebagai Tindakan Terakhir

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Harian Tertinggi 22 September, Satgas Sebut Sepekan Terakhir Naik 18,9 Persen

Angka Kematian Pasien Covid-19 Harian Tertinggi 22 September, Satgas Sebut Sepekan Terakhir Naik 18,9 Persen

Nasional
Hari Ini Jaksa Pinangki Jalani Sidang Perdana dengan Agenda Pembacaan Dakwaan

Hari Ini Jaksa Pinangki Jalani Sidang Perdana dengan Agenda Pembacaan Dakwaan

Nasional
Mendagri Dorong Bawaslu dan Pemda Pakai Wewenangnya Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Mendagri Dorong Bawaslu dan Pemda Pakai Wewenangnya Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kasus Harian Covid-19 Bertambah 4.071 Orang | Pagi Ini, Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB

[POPULER NASIONAL] Kasus Harian Covid-19 Bertambah 4.071 Orang | Pagi Ini, Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB

Nasional
Cegah Kerumunan Massa Saat Penetapan Paslon Pilkada, Bawaslu Kerja Sama dengan Kepolisian

Cegah Kerumunan Massa Saat Penetapan Paslon Pilkada, Bawaslu Kerja Sama dengan Kepolisian

Nasional
Mendagri Pastikan Tak Ada Pengumpulan Massa saat Penetapan Paslon Pilkada 2020

Mendagri Pastikan Tak Ada Pengumpulan Massa saat Penetapan Paslon Pilkada 2020

Nasional
Mendagri Gandeng Parpol Tegakkan Protokol Kesehatan ketika Kampanye Pilkada

Mendagri Gandeng Parpol Tegakkan Protokol Kesehatan ketika Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X