69,1 Persen Responden Mau Pilih Hasil Politik Dinasti jika Ada Kemampuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru tentang praktik politik dinasti atau politik kekerabatan.

Hasilnya, 69,1 persen responden menyatakan akan memilih calon kepala daerah karena kemampuannya, tanpa peduli dia memiliki hubungan kekerabatan atau tidak dengan pejabat publik.

Sementara itu, sebanyak 21,9 persen mengatakan tidak memilih karena keluarga pejabat publik, 7,7 persen mengatakan tidak tahu, dan 1,3 persen menyatakan akan memilih karena keluarga pejabat publik.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,8 Persen Responden Gerah dengan Praktik Politik Dinasti

Kendati demikian, berdasarkan survei, 58 persen responden setuju jika ada larangan atau pembatasan bagi keluarga pejabat publik maju di pilkada. Sebanyak 35,7 persen tidak setuju dan 6,2 persen tidak tahu.

Kemudian, sebanyak 60,8 persen responden menyatakan bahwa praktik politik kekerabatan merupakan sesuatu yang buruk. Hanya 28,2 persen mengatakan baik dan 11 persen tidak tahu.

Survei dilakukan pada 27-29 Juli 2020. Ada 553 responden yang diwawancara dari 145 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Responden berusia minimal 17 tahun dan ditentukan secara proporsional sesuai jumlah penduduk tiap provinsi. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan nirpencuplikan atau margin of error sekitar 4,17 persen.

Baca juga: Kritisi Politik Dinasti di Pilkada, Perludem: Visi dan Misi Paslon Harus Dieksplorasi

Simbiosis mutualisme

Menurut peneliti dari Northwestern University, Yoes C Kenawas, ada simbiosis mutualisme antara parpol dengan dinasti.

Yoes, yang secara khusus meneliti soal dinasti politik, menyatakan dinasti membutuhkan parpol untuk endorsement dalam pemilu.

"Di sisi lain, parpol mengandalkan dinasti politik untuk dapat membantu pembiayaan operasional partai. Selain itu dinasti politik juga pendulang suara yang besar dalam pemilu,” ucap Yoes.

Baca juga: Jawab Tudingan Politik Dinasti, Ini Program Anak Pramono Anung di Kediri

Relasi yang saling menguntungkan antara partai dengan politik dinasti inilah yang pada akhirnya menjadikan praktik ini lebih banyak dirindukan oleh partai dibandingkan harus dihindari.

Apalagi, resistensi terhadap praktik politik kekerabatan bukan berarti menutup peluang mereka maju dalam pilkada.

Jika dibarengi kompetensi yang mumpuni, peluang calon yang bermodal dinasti justru cenderung makin kuat.

Baca juga: Pengamat: Seharusnya Jokowi Hambat Munculnya Dinasti Politik

Menurut catatan Litbang Kompas, beberapa figur kerabat pejabat publik yang maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2020, di antaranya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo. Gibran mendapatkan dukungan dari PDI-P maju sebagai calon Wali Kota Solo.

Kemudian, Bobby Afif Nasution, menantu Presiden Jokowi yang bakal maju sebagai calon Wali Kota Medan.

Berikutnya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang bakal maju sebagai calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

Baca juga: 3 Partai Ini Usung Artis untuk Lawan Politik Dinasti di Kabupaten Bandung

Selain itu, juga ada Siti Nur Azizah yang merupakan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Azizah mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat untuk maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan.